Zulkifli: Kalau Tidak Puas, Majulah Jadi Anggota Dewan Atau Bupati

. Bangsa Indonesia sudah memilih jalan demokrasi. Demokrasi memiliki aturan sendiri. Cara berdemokrasi adalah sesuai dengan aturan demokrasi. Karena itu, tidak boleh mentolerir cara-cara di luar demokrasi.

Demikian dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika berbicara dalam seminar nasional ketatanegaraan dengan tema "Mendorong Pemuda NTB Sadar Hukum" dan Rapat Kerja Daerah DPD KNPI NTB, di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4). Seminar kerjas ama Fraksi PAN MPR dan DPD KNPI NTB diikuti sekitar 200 peserta.

"Misalnya pertandingan sepakbola, harus mengikuti peraturan sepakbola. Jangan bermain sepakbola tapi memakai peraturan gulat, tidak kena. Begitu juga dengan demokrasi, ikuti aturan berdemokrasi," katanya.

Labih lanjut Zulkifli menjelaskan, kalau melihat sesuatu yang tidak beres maka harus disampaikan juga dengan demokratis.

"Temui gubernur, bupati. Kalau KNPI melihat ada yang tidak beres, KNPI harus aktif. Temui gubernur, bupati, anggota dewan," katanya.

"Jangan dengan cara membakar kantor bupati. Itu tidak sesuai dengan demokrasi," tambah Zulkifli, yang juga Ketum PAN ini.

Kalau tidak puas, lanjut Zulkifli, kepala daerah yang tidak peka itu jangan dipilih lagi pada pemilihan mendatang.

"Kalau masih tidak puas juga, majulah jadi anggota dewan atau bupati. Itulah cara demokratis yang kita sepakati," jelasnya.

Zulkifli juga memberi contoh lain jalan di luar demokrasi. "Kalau dilakukan dengan cara lain seperti teroris atau bom bunuh diri, akibatnya kematian. Juga radikalisme, itu jalan di luar demokrasi," katanya.

Zulkifli menambahkan seperti dalam rilis Humas MPR, saat ini perjalanan demokrasi di Indonesia semakin baik.

"Buktinya Pilkada serentak pada tahun kemarin bisa berjalan aman, damai, dan tertib, tidak ada ribut-ribut dan menimbulkan korban jiwa," tukasnya. [rus]