Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera bertindak cepat memeriksa Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dugaan suap dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyusul terungkapnya dugaan praktik suap perusahaan China Railway Construction Limited (CRC) yang menggarap KA cepat.
Hal itu terungkap dalam persidangan Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin, pada pertengahan Januari 2016 di Tiongkok. Disebutkan, Ji Winlen bersama Komite Pusat Partai Komunis China Zhou Yong Kang membangun sejumlah proyek di sejumlah negara.
Keduanya mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari setiap proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan China di berbagai negara Asia. Salah satu perusahaan yang mereka bantu memenangkan proyek adalah CRC. [Baca:
Rini Soemarno Terima Rp 65 Miliar Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung]
Untuk Indonesia, Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno, orang yang paling menentukan dalam proyek kereta cepat. Pada Januari 2016, Ji Wenlin mengatur transfer uang sejumlah 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar ke Menteri Rini.
"Segera KPK untuk memanggil Menteri Rini. Atas Ji Wenlin yang mengatur transfer uang sejumlah 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar ke Menteri Rini," tegas Uchok saat dihubungi sesaat lalu (Rabu, 13/4).
Terkait hal tersebut, Uchok tidak heran kalau pada waktu itu Rini paling ngotot agar proyek senilai Rp 78 triliun harus segera dilaksanakan.
Ground breaking sendiri akhirnya diresmikan Presiden Jokowi pada 21 Januari lalu. "Pantesan ngotot Ibu Rini ternyata, ada berita transfer toh. Asyik dong Bu Menteri," sindir Uchok.
Karena itu, alasan untuk mendepak Rini dari kabinet semakin kuat. "Tidak ada alasan lagi buat Presiden Jokowi untuk mempertahankan Rini sebagai menteri. Dan juga Presiden jangan main geser geser ke menteri lainnya, karena ada berita Rini dapat transfer nih," demikian Uchok.
[zul]
