Berita

jusuf kalla/net

Seharusnya JK Malu Dan Langsung Mundur

RABU, 13 APRIL 2016 | 13:06 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Belum tentu nama-nama yang berada dalam list Panama Papers memang bermasalah. Namun demikian, Panama Papers juga bisa menjadi pintu masuk negara untuk menelusuri aset orang kaya Indonesia dan mengejar penggelapan pajak.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutig Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Agung pun membagi skandal Panama Papers ini dalam dua aspek. Yaitu aspek hukum, dan aspek etis.

"Secara hukum, nama-nama yang tercantum belum tentu salah. Namun secara etika, munculnya nama-nama pejabat atau kerabat pejabat, seperti keluarga JK menjadi catatan sendiri. Seharusnya JK malu dan meniru elit negara lain yang langsung mundur," kata Dahroni kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 13/4).


Keluarga JK yang turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kala (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).

"Ironisnya, hingga kini, JK pun sama sekali belum mengklarifikasi hal ini. JK bungkam saja," ungkap Agung.

Agung pun menambahkan bila Jokowi tak perlu lagi meminta pertimbangan JK dalam merombak kabinet. Jokowi lebih baik meminta pertimbangan dari partai-partai pendukung, terutama Megawati.

"Secara etis, JK sudah tak layak lagi dalam ikut menentukan kabinet sebelum jelaskan masalah Panama Papers," demikian Agung. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya