Berita

rini soemarno/net

KPK Harus Gandeng China Dan Segera Periksa Rini Soemarno!

RABU, 13 APRIL 2016 | 10:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Menteri BUMN, Rini Soemarno terkait dengan proyek kereta cepat dengan China.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Pouyono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 13/4).

Pernyataan Arief ini terkait dengan nama Rini yang disebut-sebut menerima uang 5 juta dolar AS dari China Railway Corporation (CRC), sebagaimana diberitakan brudirect.com sebagaimana dikutip Reuters. Uang setara Rp 65 miliar itu diberikan terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.


Dalam berita itu disebutkan bahwa, duit diberikan ‎kepada Rini oleh Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang. Ji Wenlin dan Zhoun Yong Kang mengakui hal itu saat ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China di Thailand. Karena terlibat korupsi sangat besar selama 8 tahun terakhir, pengadilan menghukum Ji Wenlin 14 tahun penjara dan Zhou Yong Kang divonis seumur hidup.

FSP BUMN Bersatu, lanjut Arief, mendesak KPK untuk memgirimkan Tim investigasi ke China untuk memantau jalannya persidangan kasus korupsi Petinggi CRC tersebut. KPK juga bisa  melakukan kerjasama dengan komite pemberantasan korupsi China .

"Kedua Pemerintah agar segera membatalkan kerjasama proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung karena sudah terindikasi adanya mark-uap dan praktek rente," demikian Arief. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya