Keputusan Bagus DPRD DKI Menstop Pembahasan Raperda Reklamasi

. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku setuju dengan keputusan DPRD DKI Jakarta menstop pembahasan dua Raperda terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta.

"Apapun alasannya, mau cuci tangan atau tidak, saya mendukung keputusan itu. Saya senang, itu keputusan bagus. Pembahasan itu memang seharusnya dihentikan," ucapnya, Selasa malam (12/4).

Bagi Margarito, tidak ada hal mendesak untuk membuat Raperda itu. Menurutnya, pengesahan Raperda itu justru akan membahayakan keamanan nasional. Sebab, saat lahan reklamasi itu terwujud, tidak ada yang bisa menjamin akan digunakan secara legal.

"Kalau jadi, tanah hasil reklamasi itu akan jadi pulau terisolir sendiri. Siapa yang bisa menjamin keamanan nasional di sana. Karena itu, memang seharusnya pembahasan Raperda itu dihentikan," tandasnya.

Sebelumnya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris melihat, niat DPRD menghentikan pembahasan Raperda itu tidak semata-mata karena desakan warga. Tapi karena ingin mencari aman agar penanganan kasusnya tidak merembet ke mereka.

Menurut Syamsuddin, langkah tersebut sebenarnya tidak akan menghentikan penyidikan. Dia yakin, KPK akan terus melacak aliran uang suap atas pembahasan Raperda itu. Meski pembahasan Raperdanya berhenti, pengusutan akan terus berjalan. [rus]