KESAN ekonom yang oportunis sangat jelas tergambar dari segala ucapan dan tindakan Darmin Nasution. Selaku Menko Perekonomian ia tidak pernah memiliki konsep yang jelas dan tegas, minim terobosan dalam pengelolaan ekonomi, dan kerap berlindung pada teori textbook dan situasi krisis global untuk menjelaskan masalah.
Darmin memang bukan tipikal penerobos, hal ini terlihat dari rekam jejaknya yang lebih lama sebagai birokrat--wajar bila dirinya terbiasa bermain "cari aman" dibanding mendobrak suatu tatanan yang perlu diubah. Sejauh yang penulis peroleh, keberhasilan Darmin adalah penerbitan sunset policy.
Jabatan, kekuasaan, bagi tipe pejabat seperti Darmin jelas bukan suatu wahana untuk perubahan. Kalau memungkinkan, demi terus dipegangnya jabatan tersebut, Darmin rela berdamai dengan pihak-pihak yang anti perubahan.
Maka, sebenarnya, mempertahankan Menko Perekonomian di tangannya dapat menjadi beban berat bagi Revolusi Mental Jokowi, yang tentu lebih banyak membutuhkan "gebrakan" dibanding "cari aman".
Kita langsung ambil contoh-contoh kasus yang paling aktual. Semisal dalam harga pangan. Pada pidato kampanyenya tahu 2014 di Jawa Timur, Presiden Jokowi pernah ungkapkan akan memberantas mafia impor pangan demi menurunkan harga pangan rakyat. Sebagai Menko Perekonomian, seharusnya hal tersebut menjadi tugas utama Darmin.
Tapi toh, faktanya setelah 8 bulan menjabat, mafia/kartel pangan tidak tersentuh seujung kuku pun. Padahal bila konsisten bertindak berdasarkan
textbook, Darmin tentu dapat dengan cepat mengubah sistem impor pangan dari kuota menjadi tarif, dan seluruh harga pangan dapat turun signifikan sehingga daya beli rakyat kecil dapat meningkat.
Maka terendus ini adalah upaya Darmin untuk sekali lagi "cari aman", menghindari "gebrakan" yang dapat memicu konflik terbuka dengan kartel dan kroni pejabatnya. Karena jangan-jangan, yang mempromosikan Darmin hingga di posisinya saat ini adalah jaringan kartel yang sama.
Jadi di sini, dengan sikap "cari aman"-nya, Darmin lebih mendahulukan kartel dan kroninya dibanding kepentingan rakyat banyak yang menanti janji Jokowi untuk turunnya harga pangan?
Berikutnya adalah membisunya Darmin terkait isu-isu ekonomi yang menyita perhatian publik, seperti: percepatan perpanjangan kontrak Freeport, perpanjangan konsesi JICT-heboh Pelindo 2, dan pemilihan opsi kilang LNG Blok Masela. Hal ini sangat ganjil.
Seharusnya Darmin sebagai Menko Perekonomian dapat lebih vokal menyuarakan posisinya karena luasnya lingkup koordinasi kementerian di bawahnya yang mencakup seluruh isu tersebut. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Lagi-lagi Darmin memilih "cari aman".
Kemudian yang teranyar adalah tentang reklamasi Teluk Jakarta. Dalam tayangan langsung debat di suatu stasiun TV swasta, Menteri KKP Susi jelas menyatakan sebanyak dua kali, bahwa untuk perkara reklamasi ini telah terjadi rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian. Nah, seperti biasa Darmin memilih untuk tidak menanggapi ucapan Susi tersebut.
Namun, di suatu kesempatan lain, dapat dilihat bahwa Darmin melakukan "penusukan dari belakang" kepada sejawatnya di Kabinet. Semisal terkait Dwelling Time (DT). Pada saat ratas kabinet membahas DT di akhir Maret 2016, Darmin jelas-jelas menyanggah data DT versi Presiden Jokowi dan Menko Maritim Rizal sebesar 3,6 hari.
Darmin masih menggunakan angka versi ditjen bea cuka per Februari 4,5 hari dalam keterangan ke pers. Padahal ditjen bea cukai sendiri kemudian merevisi cara penghitungannya dan mengikuti versi Presiden dan Menko Maritim.
Jangan-jangan ini adalah upaya Darmin untuk "cari aman" kepada Wapres JK, Taipan yang paling dirugikan kepentingannya dalam isu percepatan perpanjangan Freeport, Pelindo II, dan Blok Masela.
Tapi aneh, cari aman koK dengan menentang Presiden?
Artinya sudah jelas, bahwa Darmin sejatinya adalah "musuh dalam selimut" bagi tegaknya jalan Nawacita dan Trisakti. Semoga Presiden menyadarinya. [***]
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
