Berita

yusril ihza/net

Yusril: Jokowi Harus Pertimbangkan Masukan Megawati Dalam Reshuffle Kabinet

SELASA, 12 APRIL 2016 | 10:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Masukan dan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam penyusunan dan reshuffle kabinet. Karena PDIP adalah partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi Presiden.

Demikian ‎pandangan pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana reshuffle kabinet kerja Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (12/4).

Yusril mengatakan walaupun kewenangan reshuffle kabinet menurut hukum tatanegara sepenuhnya berada di tangan Presiden, namun secara politik, Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukung Presiden.


Menurut Yusril, Bung Karno dulu juga melakukan hal yang sama. Betapapun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segalanya, namun Bung Karno tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet.

"Karena itu masukan dan pertimbangan Ketua Umum PDIP dalam reshuffle kabinet sekarang ini, kususnya untuk pos-pos kementerian tertentu dan personalia tertentu yang menjadi keberatan Ketua Umum PDIP seyogianya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi," tambahnya.

Menurut Yusril Ihza Mahendra hal ini semua penting untuk mempercepat penyelesaian reshuffle agar tidak tertunda-tunda lagi dan demi solidnya kabinet yang mutlak perlu untuk melaksanakan seluruh program kabinet yang dinanti-nantikan seluruh rakyat. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya