Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry M. Baldan, meminta masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah mereka langsung ke BPN untuk menghindari pungutan liar.
Menurutnya, seluruh besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
"Jangan diladeni jika ada biaya di luar ketentuan, karena itu sudah kategori pungutan liar," tegas Ferry usai peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).
Sebelumnya, di hadapan Ferry, seorang petani mengaku dikenai biaya Rp 1 juta untuk sertifikasi tanah. Padahal menurut PNBP, biayanya hanya Rp 50 ribu.
"Bahkan untuk program ini seharusnya nol rupiah, ternyata dia lewat perantara tidak urus langsung," kata Ferry.
Kementerian ATR/BPN terus membuka akses bagi masyarakat untuk bisa mengurus sendiri sertifikatnya termasuk membuka layanan Kantor Pertanahan di hari Sabtu dan Minggu.
"Ini semangat senang memudahkan yang terus diupayakan Kementerian ATR/BPN, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan pertanahan," kata Ferry.
Bagi kelompok masyarakat tertentu, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan keringanan biaya melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015.
Di kesempatan sama sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang juga tengah berkunjung ke Brebes mendapati kondisi masyarakat masih dipatok harga mahal untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat tanah.
Saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Presiden Jokowi bertanya kepada salah satu warga yang baru saja selesai mengurus sertifikat tanah.
Presiden Jokowi bertanya mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.
"Habis berapa urus sertifikat tanah?" tanya Jokowi.
"Rp 1 juta, Pak," jawab warga yang tidak diketahui namanya tersebut,
Presiden Jokowi pun lantas mengonfirmasi langsung kepada Menteri Ferry Mursyidan Baldan yang berada di hadapan Presiden Jokowi.
"Benar Pak menteri? Ini ngurus sertifikat habis 1 juta? Mahal benar," ujar Jokowi.
"Lewat orang mungkin?" ujar Jokowi mengonfirmasi kepada warga.
"Lewat Lurah," jawab warga.
[ald]
