. Pilihan calon gubernur DKI Jakarta semakin terbatas setelah kasus suap reklamasi pantai Jakarta dan Panama Papers muncul ke permukaan. Beberapa sosok muda yang tadinya diarapkan dapat menjadi motor perubahan Jakarta, ternyata menjadi bagian dari persoalan yang dialami masyarakat Jakarta.
Demikian disampaikan Kordinator Aliansi Pekerja Warga Jakarta (APWJ), Tri Sasono. Tri Sasono pun melirik Teguh Santosa, yang merupakan wartawan senior. Menurut Tri Sasono, kalangan pekerja dan buruh Jakarta mengapresiasi dan mendukung wacana pencalonan Teguh Santosa sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Teguh Santosa bukanlah sosok yang asing. Teguh memiliki komitmen yang besar terhadap persoalan kebangsaan dan perkotaan, khususnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat kelas pekerja," kata Tri kepada redaksi beberapa saat lalu (Senin, 11/4).
Menurut Tri Sasono, yang juga merupakan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, selama Basuki Tjahaja Purnama) memimpin Jakarta, nasib kelas pekerja tidak pernah diperhatikan. Bahkan, selama Ahok memimpin, daya beli pekerja semakin turun draktis. Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta masih di bawah tetangga, seperti Bekasi dan Tangerang.
Masih menurut Tri Sasono, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih lebih memperhatikan warga Jakarta kelas menengah. Pemprov DKI Jakarta terlihat hanya fokus memperbaiki sarana drainase dan saluran sungai serta waduk untuk membuat pemukiman mewah tidak terkena banjir. SK Gubenur DKI Jakarta tentang izin reklamasi pantai utara Jakarta tanpa menunggu perda mengenai zonasi juga membuktikan Gubernur Ahok hanya memperhatikan kawasan hunian mewah bagi warga Jakarta kelas atas.
"Sedangkan buruh dan warga miskin Jakarta cukup diberi rumah susun sewa itu pun tidak banyak dibangun semasa Ahok memerintah," sambungnya.
Meski mendukung Teguh Santosa, Tri Sasono tidak mau memberikan cek kosong. Dukungan ia berikan bila Teguh bersedia melaksanakan beberapa agenda yang berhubungan dengan nasib buruh dan warga Jakarta yaitu, perbaikan upah buruh/pekerja; perbaikan layanan kesehatan; jaminan pedidikkan; jaminan kepemilikan rumah; dan jaminan hari tua warga Jakarta.
"Dalam pertemuan, Teguh mengatakan bahwa hal-hal yang kami minta itu adalah hak dasar yang harus disediakan pemerintah. Ini jawaban yang memuaskan," demikian Tri Sasono.
[ysa]
