Akhirnya Djan Faridz Ditaklukkan Realitas Politik Penguasa

. Semua tahu bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz (ketum) dan Dimyati Natakusumah (sekjen). Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

"Namun realitas politik berkata lain. Menkumham tidak mau mentaati putusan MA padahal tidak perlu lagi ditafsirkan," kata  Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, Senin (11/4).

Akhirnya, lanjut Pangi, kubu Djan ditaklukkan oleh realitas politik kehendak penguasa. Kemauan penguasa.

"Inilah sebuah realitas politik yang harus ditelan walaupun pahit oleh kubu Djand Faridz. Terkonfirmasi bahwa kekuasaan dan dukungan saluran politik masih di atas supremasi hukum," tukasnya.

Diketahui, Muhammad Romahurmuziy terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2016-2021 pada Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu malam (9/4). Muktamar yang dihadiri Presiden Jokowi itu tidak iikuti oleh kubu Djan.

Minggu siang, Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan, Humphrey Djemat mengatakan Mukatamar Pondok Gede adalah ilegal, karena Muktamar tersebut digelar oleh kepengurusan Muktamar Bandung 2011 yang dianggapnya tidak berlaku lagi. Dia pun menyebut Muktamar itu adalah pengulangan dari Muktamar Surabaya, yang waktu itu juga memilih Romahurmuziy.

Humphrey menambahkan, pihaknya akan menggugat ke pengadilan apabila Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan hasil Mukatamar Pondok Gede itu. [rus]