Berita

yasonna laoly/net

Politik

Yasonna Mainkan Konsep "Diktator Mayoritas" Cekik Parpol di Luar PDIP

SABTU, 09 APRIL 2016 | 22:08 WIB | LAPORAN:

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dicurigai memiliki agenda terselubung untuk mencekik partai politik musuh pemerintah. Setelah Golkar, kini PPP yang diacak-acak oleh Menteri yang berkarir di PDI Perjuangan itu.

"Ini modus Deparpolisasi. Jika Orba menggunakan cara fusi parpol maka penguasa proxy menggunakan devide et impera internal parpol," terang tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri kepada redaksi, Sabtu (9/4).

Ketika cara itu digunakan, lanjut dia, maka parpol yang dikerjain hilang fokus. Urusan partai akan terbengkalai karena sibuk "ngurus pengurus".


"Jika era Bung Karno dengan visi misi ideologi, anggota parpol adalah sebagai 'pemikir pejuang dan pejuang pemikir'. Visi misi tersebut sudah bergeser. Masak parpol untuk peningkatan ekonomi dan status sosial mendapat jabatan," heran Putri Bung Karno ini.

Menurut Rachmawati, deparpolisasi yang dimainkan Laoly bisa disebut konsep "diktator mayoritas", dimana kekuasaan partai dan eksistensi PDIP diatur sebisa mungkin agar tidak tersaingi oleh parpol lain yang ada.

"Cara-cara ini curang, dan tidak fair karena jelas menggunakan abuse of power untuk mengintervensi rumah tangga partai lain," tekan dia.

"Ini preseden buruk bagi kehidupan politik yang sehat, dan ini jelas derivat dari demokrasi liberal dan sejalan dengan konstitusi liberal kapitalistik akibat amandemen era Megawati yang antitesis ajaran Soekarno." [sam]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya