Berita

jk/net

Skandal Panama Papers Keluarga Buktikan JK Inkonsisten

KAMIS, 07 APRIL 2016 | 18:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai inkonsisten. JK mengajak para pengusaha patuh membayar pajak dan tidak menyimpan uangnya di luar negeri, tapi nyatanya ajakan itu tidak dilaksanakan oleh keluarganya sendiri.

"JK seharusnya bisa mendidik orang-orang terdekatnya. Jangan meminta rakyat patuh pada hukum tetapi lingkungan terdekatnya melanggar," ujar Ketua Prodem (Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi), Bob R Randilawe, kepada redaksi, Kamis (7/4).

Dia menilai imbauan JK agar pengusaha yang mengaku cinta Indonesia untuk patuh membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh keluarga besarnya. Berdasarkan bocoran Panama Papers, keluarga JK turut menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama, yang terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak, dan pencucian uang.


Keluarga JK yang turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kala (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan). Adapun imbauan disampaikan JK saat memberi sambutan dalam perayaan Cap Go Meh di Hall D, JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu, 28 Februari 2016.

"Kita tidak bisa mengandalkan pejabat yang tidak konsisten untuk membangun Indonesia. Pejabat haruslah memberi contoh. Negara dan bangsa akan rusak jika rakyat berpegangan pada elitnya yang memberikan contoh yang tidak pantas ditiru?" ulasnya.

Karena itu, menurut Bob, sebaiknya JK malu dan mundur karena sudah memberikan contoh yang tidak baik bagi rakyat. Pilihan lainnya, JK harus bersikap tegas sekalipun terhadap keluarganya.

"Martabat dan harga diri sebagai seorang petinggi harus dijaga. Meskipun soal Panama Papers masih harus diverifikasi, tapi sikap ksatria JK dinanti-nantikan rakyat," tukas Bob. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya