ahok-Ariesman dalam sebuah kesempatan sebelumnya/net
Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memerikas Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Apalagi, petunjuk ke arah dugaan keterlibatan mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu sudah terang benderang.
"Mana mungkin Ahok tidak mengetahui proses perijinan reklamasi apalagi orang-orang yang selama ini ditenggarai dekat dengan beliau pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada yang dicekal. Sehingga sudah saatnya Gubernur ini dipanggil sekaligus mengkonfrontir keterangan-keterangan yang beredar di masyarakat," tegas Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra dalam keterangannya (Kamis, 7/4).
Dalam kasus suap tersebut, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Yaitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro, serta Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Selain itu, Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan juga sudah dicegah keluar negeri.
Effendi juga menyarankan agar Ahok dapat membuka selebar-lebarnya keterangan kepada KPK. Agar duduk persoalan semua yang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta tersebut lebih jernih sehingga tidak ada yang memetik pencitraan positif maupun negatif ataupun melempar-lempar kesalahan kepada orang lain dari kasus grand korupsi ini.
"Ahok harus berani bicara berani tanggung jawab, jangan semua orang apalagi bawahannya salah tapi diri nya seperti malaikat saja yang nggak bisa tersentuh kesalahan, harus gentle sebagai pemimpin, kalau anak buah salah ya pasti pemimpin yang paling salah, jangan lempar kesalahan," demikian Effendi.
Hari ini, KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai saksi untuk Ariesman Widjaja. Heru yang juga bakal mendampingi Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 mendatang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
[zul]
