. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada para menteri mengenai tiga hal yang sudah berulang-ulang disampaikannya. Ketiga hal itu adalah masalah yang berkaitan dengan deregulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Terkait dengan masalah deregulasi, Jokowi mengatakan aturan regulasi kita yang terlalu banyak harus disederhanakan, harus disimpelkan. Dia meminta semua kementerian harus bergerak di sini, aturan-aturan yang rumit dan bertele-tele harus segera dihapus.
Kepala Negara menegaskan, perintah untuk menyederhanakan deregulasi itu sudah disampaikannya sering. Namun dia mengulanginya lagi, termasuk yang berkaitan dengan peraturan daerah.
"Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara yang lain," tegas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/4).
Yang kedua, yang berkaitan dengan infrastruktur. Jokowi kembali mengingatkan sudah berkali-kali ia menegaskan, bahwa belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur, harus difokuskan.
"Ada yang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan lagi kita terjebak pada
money follow function. Semuanya dibagi pada organisasi-organisasi yang ada di kementerian, yang ada di lembaga, yang ada bagi, bagi, bagi, bagi rata. Kita harus fokus jelas, prioritas juga harus jelas," ungkapnya.
Menurut Jokowi, infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing, dan juga akan mempersatukan, baik antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, dan antar pulau.
Adapun yang ketiga, Jokowi menyampaikan yang berkaitan dengan SDM. Dia mengingatkan, kecepatan dalam menangani masalah SDM ini juga akan memberikan percepatan dalam pembangunan.
Karena itu, dia meminta agar kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan yang lain-lainnya segera harus diputuskan sehingga langsung bisa
action di lapangan.
Dilansir dari laman
setkab.go.id, sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan semua jajaran menteri dan kabinet.
[rus]
