RMOL. Beredarnya data Panama Papers diharapkan akan mendorong DPR RI untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dalam data Panama Papers, ribuan nama WNI dan perusahaan asal Indonesia.
Diketahui, Panama Papers merupakan dokumen yang disusun dan dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Dokumen ini meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lai-lain.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan menyampaikan harapan Pemerintah agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat ini. Dengan demikian, diharapkan pembahasan itu bisa selesai paling lambat bulan Juni ini.
"Tentunya pemerintah berharap agar DPR perlu segera diputuskan, terutama dalam perspektif pemerintah bila dikaitkan dengan skandal Panama Papers. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai," kata Seskab di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/4).
Terkait nama-nama WNI yang tercantum dalam Panama Papers itu sendiri, Seskab mengaku sudah mengkonfirmasi kepada beberapa nama, dan mereka mengakui itu memang ada. "Minimal mereka pernah beraktifitas di sana," ujarnya.
Namun, lanjut Seskab, dibandingkan dengan data Panama Papers yang sudah ada sejak dua tahun lalu itu, Pemerintah memiliki data yang lebih lengkap. Hal tersebut, yang menjadi alasan Menteri Keuangan secara terbuka pernah menyampaikan bahwa tax amnesty ini diperlukan, agar Anggaran Penerimaan dan Belana Negara (APBN) atau budget yang ini mengalami penekanan tidak mengalami defisit yang terlalu besar.
"Kalau di data di Panama Papers kan hanya list orang, kalau data yang dimiliki pemerintah itu sudah list orang, transfer uangnya kemana, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, kita sudah punya," ungkap Seskab.
Menurut Seskab, yang paling penting terkait dengan mencuatnya nama-nama ribuan WNI dalam Panama Paper itu adalah validasi, apakah data itu benar atau salah, ada motif politik dunia atau tidak. "Karenakan memang sekarang aja sudah ada Prime Minister yang mengundurkan diri. Ada juga negara-negara yang kemudian kebakaran jenggot terutama di kalangan elit negara tertentu," sambungnya.
Seskab juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia melihat dalam perspektif yang positif, bahwa ada data dalam Panama Papers yang akan divalidasi, apalagi DPR-Pemerintah akan mengeluarkan UU Tax Amnesty, dan bisa dijalankan sehingga dengan demikian menjadi klop.
Adapun terkait tax amnesty, Seskab menjelaskan, bahwa dalam RUU Tax Amnesty itu diatur terutama terhadap tiga hal. Yang pertama adalah uang bukan berasal dari human trafficking. Yang kedua yang bukan berasal dari aktivitas terorisme, dan yang ketiga yang bukan berasal dari narkoba.
"Di luar itu, kenapa kemudian diberikan ruang untuk diberikan tax amnesty, nah data-data di Panama Papers membuktikan lah bahwa memang ada uang yang cukup besar di luar," papar dia.
Seskab juga menilai, tax amensty ini merupakan kesempatan untuk uang yang beredar di luar negeri itu bisa kembali, dan uang itu bisa digunakan oleh Pemerintah untuk membangun bangsa. "Terutama infrastruktur yang menjadi andalan Presiden Jokowi. Dengan demikian, harapannya pada bulan Juni mudah-mudahan bisa selesai," tukasnya.
Belum lama ini, seperti dilansir dari laman
setkab.go.id, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengemukakan, uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, sedikitnya bernilai Rp 11.000 triliun. Uang ini diharapkan bisa ditarik jika ada UU Tax Amnesty.
[rus]
