Berita

ratna sarumpaet

Terungkap, Penggusuran Kampung Luar Batang Demi Proyek Reklamasi

RABU, 06 APRIL 2016 | 19:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berhak menggusur Kampung Luar Batang dan Pasar Ikan. Karena pendekatan dalam memelihara sebuah Cagar Budaya adalah dengan merawatnya, menatanya dan membersihkannya.

Demikian disampaikan pendiri aktivis senior yang juga seniman Ratna Sarumpaet dalam pesan singkatnya. Ratna lewat Ratna Sarumpaet Crisis Center selama ini mengadvokasi warga Kampung Luar Batang dan Pasar Ikan.

Dia menjelaskan sebenarnya sudah cukup lama warga setempat merasa aneh dengan kehadiran berkala pejabat Pemprov DKI. Kedatangan mereka membicarakan tentang ide-ide program, tentang perapihan tata kota. Namun tanpa pernah terus terang mengatakan bahwa Pemprov DKI berencana akan melakukan penggusuran.


"Akhir Maret lalu sebuah surat dari Camat Penjaringan, dengan tanggal surat 24 Maret 2016, dan dengan subyek: Pemberitahuan, dibagikan ke rumah-rumah warga, disusul aparat Kepolisisan dan TNI yang mulai berdatangan, untuk mengawal," ungkap Ratna.

Namun tidak terjadi dialog antara Pemprov DKI dan warga. Warga seperti dibiarkan kebingungan dan tertekan. "Sejak itu, dua warga kampung Luar Batang meninggal dunia. Dan hari ini tanggal 6 April 2016, ketika Warga kembali menerima surat Pemberitahuan Kedua, seorang Warga Pasar Ikan, yakni Mukmin, 67 tahun, meninggal dunia," ucapnya.

Tim Ratna sendiri menilai penggusuran tersebut dimaksudkan untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Dari pengamatan pandangan mata yang dilakukan RSCC, satu-satunya alasan Pemprov DKI demikian bersemangat menggusur dua kampung itu tak lain adalah demi keindahan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta yang sekarang sedang ramai diperbincangkan dan itu harus ditolak," tegasnya.

Untuk itu, RSCC, Pengurus Masjid dan para Ketua RW di Pasar Ikan dan Kampung Luar Batang akan menggelar jumpa pers besok (Kamis, 7/4) pukul 15.00 WIB di Masjid Keramat, Luar Batang. Mereka akan menyampaikan penolakan atas rencana penggusuran dan reklamasi Teluk Jakarta. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya