Berita

dahnil saat berada di makam siyono

Terkait Siyono, Muhammadiyah Ingatkan Polri Tak Buat Kebohongan Baru Lagi

SELASA, 05 APRIL 2016 | 18:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pihak Mabes Polri sebelumnya menyatakan bahwa jenazah Siyono sudah diautopsi sebelum dikuburkan.

Saat itu disebutkan bahwa penyebab kematian warga Klaten itu karena terjadi benturan keras di bagian kepala setelah melakukan perlawanan terhadap Densus 88 dalam mobil.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (Selasa, 5/4).


Dahnil merupakan perwakilan Muhammadiyah yang turun langsung ke Klaten untuk mengadvokasi istri Siyono. Dia juga turut mengawal proses autopsi jenazah Siyono pada Minggu kemarin.

"Sekarang Kadiv Humas justru mengatakan autopsi tidak dilakukan karena keluarga menolak dan minta segera dikuburkan," ujar Dahnil.

Dahnil menyampaikan demikian menanggapi penjelasan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan dalam jumpa pers beberapa saat tadi.

"Membaca tanggapan Kadiv Humas saya ingin menjawab, dengan segala hormat dan kecintaannya kami kepada kepolisian, bahwa deretan kebohongan memang selalu akan melahirkan kebohongan berikutnya," sindirnya.
 
Karena berdasarkan keterangan keluarga, untuk membuka kain kafan jenazah Siyono saja pihak Kepolisian menghalangi. Jenazah Siyono diminta untuk segera dikebumikan tengah malam itu juga setelah tiba dari Jakarta. (Baca: Irjen Anton: Keluarga Siyono Dan Lurah Tolak Otopsi, Bukan Kita Tidak Mau)

Saat itu, sambung Dahnil, keluarga Siyono diminta bersedia menandatangani surat yang menyatakan mengikhlaskan kematian Siyono. "Orang tua Siyono, Pak Marso Diyono menandatangani surat tersebut, tetapi istrinya, Suratmi, menolak," ujar Dahnil.

Soal kepala desa, Dahnil menduga, mungkin saja dengan sadar menolak autopsi terhadap jenazah Siyono. "Tapi kami tidak tahu alasannya. Semoga bukan karena faktor takut," ungkapnya.

Namun yang jelas, kata Dahnil lagi, orang tua Siyono dan warga setempat mendukung bahkan membantu proses autopsi yang dilakukan Tim Dokter Forensik Muhammadiyah.

"Meskipun sampai detik terakhir autopsi dilakukan, masih ada usaha dari Polres untuk mencegah autopsi dengan alasan harus ada izin dari Densus 88," tegas Dahnil. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya