Berita

Bestari Barus/net

Nusantara

RAPERDA TELUK JAKARTA

PDIP Resmi Menolak, Nasdem Tunggu Keputusan Ahok

SELASA, 05 APRIL 2016 | 14:38 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Partai Nasdem dan PDIP dikenal dekat. Tapi soal Raperda Teluk Jakarta, partai pimpinan Surya Paloh ini masih menunggu sikap resmi Gubernur DKI Jakarta Bagusi Tjahja Purnama (Ahok).

"Ini adalah program penting. Kami akan lihat dulu apakah gubernur sikapnya seperti apa. Kalau gubernur tolak, akan kami tolak, kan kami partai pendukung dia. Dan kalau kata gubernur lanjut, ya kita lanjut," ujar Ketua Fraksi Nadem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di Jakarta, Selasa (5/4).

Kata Bestari, mega proyek tersebut saat ini telah berjalan, sehingga harus ada alasan yang kuat untuk menghentikan pembangunan, lewat revisi peraturan daerah untuk mengawalinya.


"Ini kan program yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Perlu alasan lebih lebih jelas. Kalau mau ditunda kenapa sekarang, kenapa nggak dari kemarin," bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut  Bestari, Nasdem akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan Ahok. Untuk diketahui, Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Ahok di Pilkada 2017 nanti.

"Saya menunggu gubernur, apakah gubernur hentikan ini atau lanjut, kami serahkan ke gubernur. Setelah itu nanti kami lihat mekanisme dewan," tukasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah memutuskan untuk menghentikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2032 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara yang tengah dibahas di DPRD DKI. Hal ini diputuskan pasca KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, M. Sanusi terkait dugaan kasus suap untuk memuluskan perizinan reklamasi teluk Jakarta. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya