KPK Harus Segera Periksa Kakak Kandung M.Sanusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya juga memeriksa pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta dalam penyelidikan kasus suap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.   

"Ya semua yang terindikasi terlibat harus segera diperiksa, terutama pimpinan Balegda," tegas pengamat kebijakan dari Publik Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Selasa (5/4).

Lembaga Balegda adalah yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Laut dan Pulau Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dipimpin Mohamad Taufik, selaku ketua dan Merry Hotma dari Fraksi PDI Perjuangan, selaku wakil ketua.

Amir menilai pemeriksaan pimpinan Balegda sangat penting, karena draft Raperda yang diserahkan Pemerintah Provinsi DKI dengan hasil akhir pembahasan sudah melenceng jauh. Salah satunya berkait kewajiban pengembang menyerahkan lahan hasil reklamasi sebesar 15 persen kepada pemerintah.

Hal senada juga dikemukakan koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, Taufik yang harus diperiksa lebih dulu karena ada indikasi bersinggungan langsung dengan Muhammad Sanusi. Ruang kerja Taufik juga sudah disegel. Sebagai ketua Balegda, Taufik yang berhubungan dengan Komisi D pimpinan Sanusi yang juga adik kandungnya.

"Tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak sesegera mungkin memeriksa Taufik. Setelah itu periksa semuanya, termasuk Ahok," desak Boyamin.

Pasca penahanan Sanusi, beredar sejumlah nama anggota DPRD yang diduga menerima suap tahap pertama dari pengembang 17 pulau, PT Agung Podomoro Land.

Mengutip dari RMOLJakarta.Com, tercatat ada 20 nama anggota politisi Kebon Sirih yang menerima suap. Bentuk suapnya bermacam-macam, seperti liburan bersama keluarga ke Amerika Serikat, umrah ke Saudi Arabia bersama keluarga, hingga mobil mewah Alphard.

Mereka yang menerima suap itu berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.[wid]