Berita

ahok/net

Nusantara

Ahok Tuding Ada Penumpang Politik Di Reklamasi Jakarta

SENIN, 04 APRIL 2016 | 13:03 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kasus dugaan korupsi kebijakan reklamasi Teluk Utara Jakarta banyak ditumpangi kepentingan politik.

"Ini kan banyak penumpang-penumpang politik," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Dia menilai, banyak hantaman politik yang terjadi selama proses pembuatan kebijakan mega proyek tersebut. Sehingga, dirinya mengaku tidak dapat berbicara banyak.


"Kan hantam main politik, saya mau ngomong apa juga percuma. Kamu tanya aja secara teknis, tanya dong biro hukum, bappeda, deputi, sekda. Itu teknis. Kalau saya jawab teknis kita akan berdebat secara opini," bebernya.

Namun, Ahok memastikan tetap akan meneruskan proyek reklamasi tersebut.

"Kita jangan berdebat teknis, kalau bicara kebijakan saya akan teruskan reklamasi dan tanggul," tegasnya.

Sebab dia menilai soal kebijakan ada di tangan Permprov DKI.

"Tapi harus ada bagian untuk DKI apa, itu kebijakan saya. Kalau soal teknis izin atau apa silakan tanya ke teknis, saya jawab percuma," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (31/3) lalu Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi tertangkap tangan oleh KPK di kawasan Jakarta Selatan. Penyidik KPK menemukan alat bukti uang sekitar Rp 1,1 miliar yang diketahui dari pihak perusahaan developer PT Agung Podomoro Land.

Akibat perbuatannya, Sanusi dijebloskan ke jeruji besi oleh penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam dan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selanjutnya, KPK menetapkan Bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai tersangka, penyuap. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya