Berita

ahok/net

Nusantara

Ahok Tuding Ada Penumpang Politik Di Reklamasi Jakarta

SENIN, 04 APRIL 2016 | 13:03 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kasus dugaan korupsi kebijakan reklamasi Teluk Utara Jakarta banyak ditumpangi kepentingan politik.

"Ini kan banyak penumpang-penumpang politik," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Dia menilai, banyak hantaman politik yang terjadi selama proses pembuatan kebijakan mega proyek tersebut. Sehingga, dirinya mengaku tidak dapat berbicara banyak.


"Kan hantam main politik, saya mau ngomong apa juga percuma. Kamu tanya aja secara teknis, tanya dong biro hukum, bappeda, deputi, sekda. Itu teknis. Kalau saya jawab teknis kita akan berdebat secara opini," bebernya.

Namun, Ahok memastikan tetap akan meneruskan proyek reklamasi tersebut.

"Kita jangan berdebat teknis, kalau bicara kebijakan saya akan teruskan reklamasi dan tanggul," tegasnya.

Sebab dia menilai soal kebijakan ada di tangan Permprov DKI.

"Tapi harus ada bagian untuk DKI apa, itu kebijakan saya. Kalau soal teknis izin atau apa silakan tanya ke teknis, saya jawab percuma," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (31/3) lalu Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi tertangkap tangan oleh KPK di kawasan Jakarta Selatan. Penyidik KPK menemukan alat bukti uang sekitar Rp 1,1 miliar yang diketahui dari pihak perusahaan developer PT Agung Podomoro Land.

Akibat perbuatannya, Sanusi dijebloskan ke jeruji besi oleh penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam dan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selanjutnya, KPK menetapkan Bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai tersangka, penyuap. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya