. Meski masih lama, namun nama-nama bakal calon kepala daerah pada Pilkada Sumatera Utara 2018 sudah mulai bermunculan. Salah satunya adalah politisi PDI Perjuangan, Sofyan Tan.
Saat ini, Sofyan Tan adalah anggota DPR RI dari dapil Sumut I, dan pernah nyalon sebagai Walikota Medan pada Pilkada 2010.
Pengamat politik dari UMSU Medan, Shohibul Anshor Siregar, mengatakan, kalau benar Sofyan Tan maju di pilkada nanti, pria yang berprofesi sebagai dokter itu tentu memiliki hitung-hitungan poitik.
"Bisa saja Sofyan Tan memiliki keyakinannya bahwa
incumbent (Tengku Erry Nuradi) sangat lemah dan dapat ditaklukkan. Atau Sofyan Tan dan orang-orang di belakangnya sudah memastikan tidak bakal ada
incumbent pada pilkada mendatang," kata Shohibul kepada redaksi, Minggu (3/4).
Menurut Shohibul, kalau Sofyan Tan menganggap Plt Gubernur Sumut Tengku Erry masih perkasa, dia tidak akan mau buang-buang duit sebegitu besar, dan partai pengusungnya pun tidak akan melakukan eksperimen yang tidak efisien sama sekali. Keberaniannya makin kuat tentu saja jika menghitung bahwa nanti tidak akan ada
incumbent.
"Mengapa tidak ada? Ya, mungkin mereka memiliki hitungan sendiri tentang progress kasus-kasus korupsi di Sumut yang hingga kini masih berlanjut," ujar Shohibul.
Selain itu, lanjut Shohibul, Sofyan Tan pastilah dengan modal perhitungan analisis demografis, dan politik identitas yang dalam bahasa lebih awam selalu disebut politik rasialis. Sofyan Tan akan menghitung secara cermat, berapa populasi yang bersedia menerima dan memilihnya sebagai keturunan Cina, di luar yang sudah pasti dari kalangan Cina sendiri.
"Pada umumnya sama seperti di DKI, hitungannya akan dimulai dari kekuatan non muslim mana yang bisa ditarik ke kubu pendukung, dan kalangan muslim mana dan elit-elitnya yang dapat dijadikan asesories terdepan yang sifatnya eye catching dan memudahkan keputusan memilih," ungkapnya.
"Dua kemungkinan identitas politik calon baginya, yakni kalangan beragama Kristen atau orang dari kalangan Islam dengan afiliasi mayoritas dengan popularitas yang berkriteria integrative, meski pun untuk saat sekarang hal itu sungguh sulit didapatkannya. Ada imbas suhu politik DKI yang sangat mendera dan memilah politik di Sumut akibat perseteruan Ahok non Ahok," tukas Shohibul menambahkan.
[rus]
