Berita

ahok/net

Ahok Punya Kedekatan Khusus Dengan Agung Podomoro

MINGGU, 03 APRIL 2016 | 06:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Publik menunggu keberanian KPK mengungkap secara tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi.

Pasalnya, selain merupakan rekan dengan Pemprov DKI, Agung Podomoro juga mempunyai kedekatan secara khusus dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saking dekatnya, Ahok sendiri bahkan pernah menyatakan tidak mempermasalahkan jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro. Bahkan tidak hanya itu, Ahok juga menunjuk mantan mantan CEO Senayan City dan Vice President Agung Podomoro Group, Handaka Sentosa, menjadi Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, Minggu (3/4).


Jajat menilai, jika benar dugaan kasus suap tersebut terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara, yang notaben berkaitan dengan urusan Pemprov DKI serta dilihat dari kedekatannya dengan Ahok, apa mungkin yang terlibat dalam kasus ini hanya sebatas itu.

"Terlepas dari ada atau tidaknya muatan politis dalam hal ini, publik sangat mengharapkan KPK bekerja dengan sungguh-sungguh," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Jajat, sangat diperlukan keberanian KPK supaya suap tersebut tidak hanya sampai di Ariesman Widjaja dan M. Sanusi, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat.

Diketahui, KPK berencana segera memanggil Gubernur Ahok untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap Ariesman Widjaja kepada M. Sanusi dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya