Rencana pemerintah akan membentuk Badan Pengusahaan (BP) Batam model baru di bawah arahan Menko Perekonomian Darmin Nasution patut dipertanyakan.
Padahal, BP Batam seperti dinyatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan dibubarkan dengan berbagai pertimbangan pemerintah. Kemudian akan dibuat keputusan presiden membentuk Dewan Kawasan untuk menangani masalah pengelolaan kawasan Batam.
Namun, tiba-tiba Menko Darmin malah akan membentuk BP Batam baru yang diimingi bahwa BP Batam baru nantinya akan berisi kalangan profesional.
"Kami lihat ini mirip seperti sesuatu kebijakan yang tidak pas, tidak berdasar dan tidak pada tempatnya di era kemajuan teknologi. Dan itu seperti mengada-ada," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4).
Menurutnya, model kerja seperti itu sangat buruk. Kalau memang mau membenahi, untuk apa pemerintah merencanakan pembubaran BP Batam lalu kemudian melahirkan Dewan Kawasan untuk mengelola Batam, dan sekarang malah melahirkan melahirkan BP Batam baru.
"Kami melihat kebijakan seperti itu adalah kebijakan yang terlalu dirumit-rumitkan terkait tata kelola Batam," kata Junisab.
Apalagi Darmin menyatakan bahwa sebelum BP Batam baru terbentuk, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan mengaudit BP Batam yang ada saat ini. Begitu mudah dan singkat BPKP melakukan audit sampai melahirkan rekomendasi. Jika ingin membenahi Batam, model seperti itu sangat kontraproduktif.
"Mengapa Darmin terlalu ngotot seperti lebih memahami kondisi kewilayahan dan pemerintahan di Batam. Sementara Mendagri saja melihat BP Batam sudah tidak sesuai zamannya sebab sudah ada Pemko Batam yang memiliki justifikasi kuat sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah," jelas Junisab.
Untuk itu, lanjutnya, biarkan wilayah Batam secara normal dikelola oleh pemko seperti wilayah lain di Indonesia. Lalu, biarkan Dewan Kawasan melakukan kerjanya melahirkan dan menata kelola peningkatan keberadaan wilayah Batam dari sisi menunjang pendapatan negara.
Dewan Kawasan layaknya dilahirkan untuk mengoptimalkan wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik dari sisi perekonomian sudah ada untuk menambah nilai lebih wilayah Batam.
"Jangan-jangan, Darmin memiliki agenda yang buruk yang tidak disadari atau malah disadarinya untuk tetap membuat Batam tidak maju. Darmin terlalu bernostalgia BP Batam baru akan dibuatnya seperti pendahulu yakni Otorita Batam. Atau jangan-jangan pula Darmin tidak paham tentang apa konflik yang terjadi dengan banyaknya lembaga tidak lazim di suatu wilayah tertentu," tegas Junisab yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI.
[wah]
