Luhut Binsar Pandjaitan/net
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan memulai perjalanan kunjungan kerja ke negara Fiji dan Papua Nugini, Rabu (30/3). Menurut Menko Luhut perjalanan ini adalah bagian dari rencana Pemerintah untuk mempererat hubungan RI dengan negara-negara di Pasifik Selatan.
"Pemerintah Indonesia sekarang bertekat untuk aktif dalam menjalin hubungan dengan 16 negara di Kawasan Pasifik Selatan. Sebenarnya tidak sedikit yang telah kita lakukan untuk Pasifik Selatan, tetapi kurang terkoordinasi dengan baik. Untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara tersebut, Presiden (Joko Widodo) memberi arahan agar kita memberi penjelasan kepada mereka tentang hal apa saja yang sudah dilakukan," kata Menko Luhut di atas pesawat menuju Fiji. Pernyataan ini didapat seperti dalam rilis Deputi VII Bidkoor Kominfotur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Agus R. Barnas sesaat lalu.
Menurut Menko Luhut, dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu, dia dan Retno sepakat bahwa peningkatan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan harus ditangani dengan serius.
Menko Luhut mengatakan khusus untuk Fiji, pihaknya akan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan setelah pada bukan Februari negara itu dilanda Topan Winston. Topan tersebut memporak-porandakan negara itu dan menewaskan 29 penduduknya.
"Kami akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta dolar AS dan satu kompi pasukan Zeni yang akan diberangkatkan pada awal bulan April," kata dia.
Ketika ditanya apakah kunjungan ini juga akan membicarakan organisasi Melanesian Spearhead Group, Menko Luhut mengatakan bahwa mungkin itu juga ada pembicaraan ke arah sana.
"Indonesia memang merupakan anggota organisasi tersebut, tetapi kami menolak jika ada wacana untuk memerdekakan Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia, tidak bisa ditawar lagi. Perlu diingat kembali bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), yang diselenggarakan pada tahun 1969, sudah memutuskan Papua adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Artinya, PBB sudah memutuskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, dan dunia internasional sudah mengakuinya," kata Menko Luhut menegaskan.
Untuk meningkakan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan, Menko Luhut mengatakan bahwa Pemerintah akan lebih sering mengirimkan menteri atau utusannya berkunjung ke negara-negara di kawasan tersebut.
"Kami sedang mempertimbangkan untuk menunjuk envoy (duta) untuk wilayah ini. Jadi fokus kita tidak hanya ke negara-negara besar saja, Pemerintah pun akan memberikan perhatian yang serius terhadap negara-negara di kawasan ini karena letaknya yang strategis," imbuhnya.
Menko Luhut menambahkan bahwa sepulangnya ke Tanah Air, ia akan mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan Menlu Retno akan hasil kunjungannya ke kawasan ini.
[rus]
