. Pernyataan tegas Presiden Jokowi yang meminta menterinya memangkas 42.000 regulasi yang dianggap menghambat laju pembangunan mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Zainal Bintang mengatakan apa yang diutarakan Presiden itu, pada acara pertemuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Rabu (30/3), membuktikan Jokowi cukup sensitif merasakan apa yang meresahkan dunia usaha.
Meskipun demikian Bintang yang pernah menjabat Plt Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan DR. Rizal Ramli (Juni-Oktober 2015), mengatakan pernyataan Jokowi itu adalah ulangan.
Karena saat memimpin rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, awal bulan Desember 2015, Jokowi telah memerintahkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga memangkas aturan-aturan yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan yang menyangkut Kepresidenan.
"Saya merasa heran, kenapa instruksi presiden yang disampaikan tiga bulan yang lalu kok tidak mendapat respons dari menterinya. Para menteri tidak sepantasnya membiarkan Jokowi berfikir sendiri dan bekerja sendiri untuk memperbaiki regulasi bidang ekonomi," ujar Bintang di Jakarta, Rabu (30/3).
"Kalau kita memang serius mau memperbaiki bangsa ini, sepatutnya semua menteri dan pejabat terkait bersifat tanggap atas perintah presiden," tegas Bintang menambahkan.
Sebagaimana diketahui pada acara pertemuan dengan ISEI di Balai Kartini, Jakarta, pagi tadi, Jokowi kembali menegaskan soal regulasi yang menghambat laju pembangunan. "Bayangkan, sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. Ada 42.000 Perpres, PP, Permen dan Perda, semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat. Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintah Mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji," tegas Jokowi.
Guna mempercepat terwujudnya implementasi pemangkasan regulasi yang disebut Jokowi menghambat program pembangunan, Kadin Indonesia, kata Bintang, akan turut serta mendesak dan mengkampanyekan ke seluruh Indonesia, supaya seluruh jaringan Kadin di seluruh Indonesia bergerak bersama membantu dan memantau realisasinya.
Menurut Bintang, seharusnya seluruh jajaran pengusaha Indonesia bergembira dan bersyukur, karena ada seorang presiden yang bernama Jokowi menunjukkan kepeduliannya untuk memajukan dunia usaha.
Kepedulian Jokowi ini, lanjut Bintang, harus disambut oleh dunia usaha. Menurutnya sikap tegas dan keberanian Jokowi menunjukkan ketimpangan regulasi dalam birokrasi, seharusnya menjadi momentum konsolidasi dunia usaha, untuk menyatukan visi dan misi guna menggerakan perekonomian nasional supaya terhindar dari keterpurukan.
"Ini artinya dunia usaha tidak sendirian lagi memperjuangkan kebaikan perekonomian nasional. Dunia usaha sudah punya teman seorang presiden. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bergerak cepat," tukas Bintang menutup keterangannya.
[rus]
