Berita

Muhammadiyah Dan Komnas HAM Dampingi Proses Autopsi Jenazah Siyono

RABU, 30 MARET 2016 | 00:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Muhammadiyah memutuskan akan mengawal hak-hak hidup Siyono yang sudah dirampas oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan anggota Komnas HAM Manager Nasution hari ini (Rabu, 30/3) akan mendampingi proses otopsi terhadap Jenazah Siyono di Klaten, Jawa Tengah.

"Autopsi yang akan dilakukan oleh dokter Muhammadiyah atas permintaan keluarga Almarhum Siyono," jelas Dahnil Selasa siang.


Karena itu, Dahnil meminta seluruh anggota KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) khususnya Yogya dan Klaten untuk mengerahkan seluruh melakukan pengamanan proses autopsi besok.

Istri Siyono, Suratmi, sendiri Selasa siang telah menemui Busyro Muqoddas di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain menyampaikan keganjilan yang dialami suaminya, Suratmi juga menyerahkan uang dua gepok yang dibungkus koran dan diikat lakban. Uang tersebut diberikan seseorang perempuan saat berada di Jakarta sebagai solidaritas untuk biaya pemakaman dan untuk anak-anak Siyono.

Saat itu dia diminta untuk tidak menempuh jalur hukum atas kematian suaminya; tak akan melakukan autopsi ulang jenazah Siyono dan harus mengikhlaskan kematian Siyono.

Busyro menerima uang tersebut untuk disimpan. "Dan menjadi bahan sekaligus bukti guna melakukan pendampingan advokasi," ungkapnya.

Kapolri Badrodin Haiti sendiri tidak mempersoalkan tidak menerima uang pemberian tersebut. "Itu uang kemanusiaan, sah-sah saja. Bukan uang sogokan, itu kemanusiaan. Kalau tidak mau terima, ya nggak apa-apa," kata Badrodin saat dimintai tanggapan.

Siyono ditangkap Densus 88 pada 9 Maret karena diduga terlibat dalam jaringan teroris. Namun, warga Klaten ini meninggal dalam perjalanan. Polisi menyebut karena Siyono melakukan perlawanan di dalam mobil.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya