Berita

rachmawati/net

Indonesia Pun Bisa Jadi Negara Kriminal Bila Tax Amnesty Dijalankan

SELASA, 29 MARET 2016 | 09:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di banyak negara, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, tebukti gagal. Namun anehnya, Indonesia malah memaksa mau menerapkan kebijakan ini.

"Menteri Keuangan ngotot tetap mau tax amnesty. Padahal  tidak bisa tax amnesty mengatasi ekonomi. Ini pikiran pragmatis hanya karena ekonomi kapitalis im niedergang sedang menukik menuju bangkrut," kata politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 29/3).

Saat ini, ungkapnya, Indonesia ikut pola "besar pasak daripada tiang." Uang belanja negara begitu boros, namun tak jelas priorotasnya. Indonesia pun terjebak utang hingga mencapai Rp 4.000 triliun lebih, dan akan terus bertambah.


Selain itu, sambungnya, penegakan hukum penindakan terhadap korupsi jadi "ayam sayur" seperti kasus mega-korupsi yang menyedot Rp 60 triliun tiap tahun untuk membayar obligor hitam dari uang pajak rakyat. Dan kini, mau menarik dana parkir di luar negeri dengan alasan tax amnesty BLBIdenhan  memberi surat keterangan lunas para koruptor.

"Jadi apabila Indonesia menerapkn Tax amnesty, barang siapa dananya diparkir diluar negeri apakah itu uang hasil korupsi, prostitusi, narkoba ditarik dan berputar di lalu lintas keuangan, maka inherent pula korupsi semakin canggih memainkan money laundr. Jadi tak pelak Indonesia menjadi state crime," tegas Rachma. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya