Berita

Mishal Husain saat mewawancarai suu kyi

Sudah 16 Ribu Lebih Pendukung Petisi Cabut Nobel Perdamaian Dari Aung San Suu Kyi

SELASA, 29 MARET 2016 | 01:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Petisi yang berisi desakan agar Ketua Komite Nobel mencabut Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada 2012 lalu terus menuai dukungan.

Lewat petisi online di situs Change.org, sejauh ini sudah 16.263 orang yang menyatakan mendukung penarikan Nobel Perdamaian dari tokoh asal Myanmar tersebut.

Suu Kyi dinilai tidak layak menerima penghargaan Nobel Perdamaian setelah pernyataannya yang bernada rasis diungkap jurnalis, Peter Popham, dalam buku terbarunya berjudul The Lady and the Generals: Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Freedom.


Dalam buku tersebut, Peter Popham mengungkapkan kekesalan Suu Kyi setelah diwawancarai presenter acara BBC Today, Mishal Husain, pada tahun Oktober 2013 lalu.

Kekesalan Suu Kyi disebabkan pertanyaan yang diajukan presenter Muslim tersebut mengenai penderitaan yang dialami oleh umat muslim di Myanmar.

Suu Kyi juga diminta mengecam mereka yang antimuslim dan melakukan berbagai tindak kekerasan sehingga umat muslim suku Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar, tapi dia menolak.

Setelah wawancara tersebut, Suu Kyi tak bisa menyembunyikan kekesalannya. "Tak ada yang memberi tahu bahwa saya akan diwawancarai oleh seorang muslim," kata Suu Kyi.

Bagi pemrakarsa Petisi tersebut, pernyataan Suu Kyi yang mempermasalahkan seorang jurnalis Muslim pada akhirnya membuat banyak orang kecewa dan marah. Hal ini juga membuka kembali pertanyaan dunia internasional tentang sikap Suu Kyi terhadap kaum minoritas Muslim di Myanmar.

Suu Kyi dinilai tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yng dialami oleh etnis minoritas muslim Rohingya. "Selama tiga tahun terakhir lebih dari 140 ribu etnis muslim Rohingya hidup sengsara dikamp pengungsi di Myanmar dan di berbagai negara," tegas mereka.

Petisi "Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi" diprakarsai oleh Andi Sinulingga, Emerson Yuntho dan sejumlah tokoh pegiat HAM dan demokrasi lainnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya