Berita

ilustrasi/net

Sama Dengan Yusril, Politikus Gerindra Juga Percaya Proyek Kereta Cepat Bisa Jebak Jokowi

JUMAT, 25 MARET 2016 | 23:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menyisakan banyak persoalan sehingga bisa saja itu nantinya akan menjebak Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro. Nizar mengamini penilaian pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra bahwa proyek kereta cepat bisa menjadi jebakan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Presdien Joko Widodo.

Sejak awal, sambung Nizar, ia mengingatkan bahwa proyek ini harus sesuai dengan UU Perkeretaapian. Pun demikian, penandatanganan konsesi juga harus sesuai.


Salah satu konsesi dia dapat hak 50 tahun. Enginering design harus yang diarahkan Kemenhub. Lebar kereta cepat 4,5 meter ya 4,5 meter. Ketiga, yang jadi kesulitan kereta cepat itu adalah masalah lahan. Belum dibebaskan semua," kata Nizar, Jumat (25/3/2016).

Terkait dengan masalah lahan, kata Nizar, keputusan DPR RI adalah lahan Perhutani 65 hektar itu harus diganti dua kali lipat. Karena seperti itulah dalam ketentuan UU.

"Bukan domainnya menteri, tapi pemerintah dengan DPR RI," ujarnya.

Nizar mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudharatnya.

"Kalau dari segi ekonominya sangat merugikan, maka kita sarankan agar ditunda dulu. Kajian yang dipake campur baur China- Jepang dari dokumen yang ada di kita," ungkapnya.

"Ada benarnya Bang Yusril. Menteri pembantu presiden. Harusnya sampaikan apa adanya resiko jangka pendek dan jangka panjangnya," sambungnya.

Apalagi, lanjut dia, kalau proyek tersebut gagal dampaknya sangat luar biasa bagi APBN mengingat dalam proyek tersebut bisa dikatakan berhutang dari pemerintah China dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam perpres yang baru memberikan jaminan.

"Kalo di perpres yang lama gak ada jaminan pemerintah. Kalau perpres yang baru, kalau ini gagal akan terpengaruh asumsi APBN," jelasnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya