Berita

kuntoro/net

Kalau Jokowi Mau Wujudkan Nawacita, Singkirkan Kuntoro Cs!

RABU, 23 MARET 2016 | 10:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sebagai Komisaris Utama PT PLN, yang merupakan BUMN, langkah dan gerak Kuntoro Mangkusubroto yang nyambi di Tridaya Advisory bukan perkara sepele. Tridaya Advosry adalah konsultan Inpex dalam hal pengelolaan Blok Masela.

"Maka dengan topeng yang mana dia bergerak sebagai Komut PLN dan dengan wajah yang mana dia menjadi konsultan asing yang mau mengusai migas kita. Jokowi harus tegas, pecat segera Kuntoro," kata Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 23/3).

Pernyataan Agung ini terkait dengan terbongkarnya dokumen konsultasi yang diberikan Tridaya Advisory kepada Inpex. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberikan saran kepada Inpex Masela serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex Masela dengan pihak-pihak lain.


Dan ternyata, dalam firma konsultan Tridaya Advisory tersebut ada sosok Kuntoro Mangkusubroto, yang merupakan Komisaris Utama PT PLN. Harga jasa konsultasi Inpex Masela pada Tridaya pun sangat fantastis, yaitu sebesar 1 juta dolar AS.

Agung menambahkan, pola gerak Kuntoro Cs memang mudah dibaca, meski tak bisa dipahami oleh khalayak. Kelompok model ini tak berdarah-darah, bahkan sama sekali tak berkeringat, ketika kompetisi Pilpres berjalan. Biasanya, mereka hadir dan merapat ketika sudah bisa diketahui calon pemenangnya.

"Dengan jubah kaum profesional, akademisi dan para ahli, mereka merangsek masuk dalam setiap jari-jari kekuasaan, termasuk kini ke lingkaran Jokowi. Maka kalau Jokowi mau wujudkan Nawacita, singkirkan Kuntoro CS," tegas Agung.

Agung menjelaskan, Kuntoro selalu hadir dalam setiap kekuasaan. Ia misalnya menjadi Menteri Pertambangan dan Mineral Presiden BJ Habibie, setelah sebelumnya ada era Soeharto menjabat Dirjen Pertambangan Umum.

Di era SBY, Kuntoro dipercaya menjadi Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Lalu di periode kedua pemerintahan SBY, Kuntoro menempati posisi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Jokowi harus perhatikan betul rekem jejak Kuntoro ini," demikian Agung. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya