Berita

ilustrasi/net

Dunia

Mungkinkah Hong Kong Jadi Negara Berdaulat?

KAMIS, 17 MARET 2016 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kepala Komite Hukum Parlemen China Qiao Xiaoyang menyebut bahwa mustahil bagi Hong Kong untuk menjadi suatu negara berdaulat.

Hal itu dikatakan Qiao Xiaoyang dalam menanggapi pertanyaan wartawan usai pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional parlemen China. Saat itu ia ditanya soal tanggapannya atas kemungkinan Hong Kong untuk berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat.

"Bagaimana bisa Hong Kong Mandiri?" ujarnya seperti dimuat BBC (Kamis, 17/3).


Pertanyaan itu merujuk dari sebuah artikel kampus University of Hong Kong yang dipublikasikan beberapa hari lalu. Dalam artikel yang dipublikasakan secara online itu, para penulisnya menyerukan agar PBB mengakui Hong Kong sebagai sebuah negara yang terpisah dan berdaulat  pada tahun 2047 mendatang.

Artikel berjudul "Our 2047" itu juga menyerukan agar Hong Kong bisa membentuk pemerintahan yang demokratis serta konstitusi sendiri.

Pasalnya, masih dalam artikel yang sama, disebutkan bahwa identitas serta warisan Hong Kong membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Sedangkan pemerintah Hong Kong yang ada saat ini dinilai tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Hong Kong diketahui memiliki sejumlah hak tertentu yang diabadikan dalam konstitusi mini, Undang-Undang Dasar yang mulai berlaku pada tahun 1997 lalu, tepatnya saat Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China.

Konstitusi tersebut menjamin prinsip "satu negara, dua sistem" bagi mode pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun. Prinsip konstitusional tersebut menyebut bahwa hanya akan ada satu China, namun Hong Kong bisa mempertahankan sistem ekonomi, politik, urusan keuangan, serta hubungan eksternal dengan negara-negara asing sendiri.

Namun pada tahun 2014 lalu muncul protes massal pro-demokrasi yang mayoritas dilakukan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang mendorong kemerdekaan lebih luas bagi Hong Kong serta hak lebih luas untuk memilih orang nomor satu Hong Kong yakni kepala eksekutif tanpa adanya campur tangan China dalam pemilu tahun 2017 mendatang. Gelombang protes tersebut berlangsung selama beberapa lama, namun tidak ada perubahan yang signifikan. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya