. Perusahaan pengembang migas asal Jepang, Inpex memberikan hitung-hitungan soal pembangunan kilang LNG di Blok Masela. Laporannya, pembangunan kilang di laut (offshore) lebih berbiaya rendah dibanding membangun kilang di darat (onshore). Namun kehendak Inpex ini ditentang langsung oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang memberikan perhitungan sebaliknya, di darat lebih murah dan lebih menguntungkan lewat multiplier effectnya.
Muncul kekhawatiran di publik, investor Inpex akan lari jika kehendak mereka tidak diakomodir, padahal sudah sejak 1998 Inpex "bergulat" di Blok Masela mencari sumber gas.
Menanggapi kekhawatiran itu, Staf Ahli Kemenko Maritim Bidang Kebijakan Energi, Abdulrachim mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Ditegaskannya, Inpex sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mengeksplorasi Blok Masela, dimana biaya itu nantinya akan diganti pemerintah jika kilangnya sudah beroperasi yang disebut "
cost recovery".
"Mereka (Inpex) nggak akan kabur. Biaya mereka belum diganti. Mereka sudah keluar uang banyak untuk menemukan gas-gas itu, nanti dibayar dengan
cost recovery ketika sudah produksi," ujar Abdulrachim di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/3).
Kemudian, lanjutnya, Inpex juga tidak bisa begitu saja digantikan dengan investor lain untuk menangani Blok Masela. Dijelaskannya, yang mempunyai hak mengganti investor hanyalah SKK Migas. Bahkan Kementerian ESDM pun tidak berhak mengganti Inpex.
"Kalau diganti, mereka juga pasti melakukan perlawanan hukum. Sejak 1998 loh mereka di sini, sudah keluar duit banyak," ujarnya lagi.
Maka dari itu, menurutnya, isu yang merebak dan mengatakan kengototan Menko Rizal Ramli ingin mengganti investor Blok Masela terlalu mengada-ngada, lantaran Kemenko Maritim tidak memiliki wewenang mengganti investor.
"Tidak ada itu Menko Rizal Ramli mau mengganti investor, itu pembunuhan karakter bagi Pak Rizal," tukasnya.
[rus]
