Pemerintah Harus Terbuka Kelola Lahan Gambut

Pemerintah diminta perlu lebih terbuka dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan ekonomi, sebagaimana yang dilakukan negara tetangga Malaysia.

"Tidak semua kegiatan di gambut harus dibatasi karena telah banyak kegiatan berjalan di kawasan itu. Jangan sampai keputusan yang salah berdampak pada kemandekan industri dan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Minggu (13/3).

Dia menjelaskan, dana desa yang anggarannya hampir Rp 50 triliun bisa menjadi ujung tombak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan memanfaatkan dana desa, Indonesia tidak perlu bergantung pada bantuan asing yang jumlahnya sedikit namun dengan banyak persyaratan.

Bantuan dana asing penuh dengan kepentingan yang bertujuan untuk melemahkan komoditas unggulan Indonesia, seperti perkebunan sawit dan industri kehutanan.

Menurut Irman, dengan memanfaatkan dana desa pemberdayaan masyarakat bisa terus digenjot, bersamaan dengan itu sosialisasi mencegah masyarakat terlibat dalam pembakaran lahan bisa diintensifkan.

Dia mencontohkan program desa bebas api yang kini dijalankan oleh sejumlah perusahaan, sebagai upaya kolaboratif yang terbukti berhasil menekan titik api.

"Pengendalian kebakaran memang harus melibatkan seluruh stakeholders, jangan saling menyalahkan," tegasnya. [wah]