Berita

ilustrasi/net

Adhie M Massardi

DIALOG ELEMENTER KETATANEGARAAN

Nasib Manekin Lebih Baik Dari Wapres

MINGGU, 13 MARET 2016 | 07:23 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

TANYA: Menurut konstitusi, sistem pemerintahan kita itu Presidensial. Artinya?

Jawab: Presidensial itu artinya kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh Presiden. Kalau sistem parlementer eksekutifnya dipimpin Perdana Menteri.

T: Di mana posisi Wakil Presiden dalam pandangan Konstitusi?


J: Konstitusi hanya menyebut "Presiden dibantu oleh satu orang Wapres".

T: Lalu apa pekerjaan Wapres?

J: Konstitusi tidak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan Wapres.

T: Kalau menteri kabinet?

J: Dalam pandangan Konstitusi, posisi menteri lebih tinggi dibandingkan Wapres. Karena tugas (pekerjaan) menteri diatur dalam Konstitusi.

T: Kalau Wapres?

J: Segala tingkah-laku Wapres harus atas instruksi Presiden.

T: Kalau tidak ada instruksi Presiden?

J: Ya... Wapres duduk manis di kursinya, di Istana Wapres.

T: Seperti manekin (mannequin) dong...!

J: Nasib manekin lebih bagus dibanding Wapres. Karena patung display itu selalu ditaruh di etalase di tempat paling strategis. Sudah begitu, didandani pula dengan busana dan aksesoris paling bagus dari yang ada di butik itu.

T: Kalau begitu, tidak perlu orang pintar dong untuk jadi Wapres?

J: Kualifikasinya tetap harus sama dengan Presiden. Karena Konstitusi memerintahkan Wapres untuk menggantikan Presiden bila yang bersangkutan berhalangan tetap, atau diberhentikan karena alasan tertentu seperti yang sudah diatur Konstitusi.

T: Jadi kalau ada Wapres "pethakilan" di panggung kekuasaan, menghardik menteri, bagi-bagi proyek pemerintah, melarang polisi memeriksa kroninya yang korupsi, itu berarti menjalankan perintah Presiden dong?

J: Ya pasti atas perintah Presiden. Mana bisa Wapres jalan sendiri.

T: Kalau ternyata tidak ada perintah dari Presiden?

J: Itu artinya bakat dan naluri Wapres untuk menjadi presiden jauh lebih kuat dibandingkan dengan presidennya sendiri.

T: Lha, terus bagaimana?

J: Konstitusi tidak memberi jalan keluar untuk persoalan seperti ini. Mungkin karena para pendiri bangsa yang menyusun Konstitusi mengira orang yang sudah berada dalam posisi seperti ini (Wapres) adalah orang yang sudah bijak karena memiliki norma dan etika kekuasaan yang tinggi.

T: Apakah karena dugaan para pendiri bangsa yang "salah" soal Wapres itu yang membuat sejarah politik (kekuasaan) kita lebih banyak diwarnai pertikaian antara Presiden dengan wakilnya?

J: Kamu betul. Dan syndrome "wapres" ini sekarang melanda ke tingkat provinsi (gubernur vs wagub), kabupaten (bupati vs wabup) dan kota (walikota vs wawali).

T: …?! [***]

Bekasi, 13 Maret 2016

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya