Pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mempermasalahkan perubahan nama Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya bisa diartikan bahwa JK satu gerbong dengan Menteri ESDM Sudirman Said.
‎"Sebab, JK melontarkan hal itu sesaat setelah terjadi saling sindir antar Rizal Ramli dengan Sudirman Said," kata Sekjen Himpunan Masyara‎kat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi, Senin (7/3).‎
P‎ernyataan JK, sebut dia, patut dipertanyakan lantaran baru mempermasalahkan pelabelan nama kemenko maritim dan sumber daya padahal nama itu sudah digunakan 6 bulan yang lalu.
‎"Di sisi lain, presiden sebagai pihak yang mengeluarkan Kepres memilih diam saja. Ini semakin membuktikkan bahwa pelontaran kritik soal nama kemenko maritim dimaksudkan untuk menyudutkan RR," imbuhnya.‎
‎Sya'roni menyatakan, tindakan JK tersebut semakin membukakan mata publik bahwa konflik yang terjadi, terutama terkait skema pengelolaan gas Blok Masela, sudah terjadi dalam skala yang massif. Konflik tersebut sudah pasti diikuti perdebatan yang sengit dalam rapat kabinet. Di lain pihak, menurut Sya'roni, langkah RR memperlebar area perdebatan ke arena publik tidak ada salahnya.
‎"Republik ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat berhak bersikap tentang masa depan bangsa ini. Jangan sampai pengelolaan kekayaan alam negeri ini hanya menguntungkan sebesar-besarnya untuk bangsa asing," tegasnya.
‎Meski begitu menurut hemat Sya'roni, mestinya JK juga mengkritik Presiden Jokowi yang pernah memerintahkan TNI mengecek harga pangan, atau mengkritik Gubernur Ahok yang pernah memerintahkan TNI mengawal sampah ke Bantar Gebang dan memerintahkan pasukan katak masuk ke gorong-gorong. Sebab, JK pasti tahu bahwa perintah itu melanggar Tupoksi TNI.
"‎Kenapa hanya nomenklatur kemenko maritim saja yang dipersoalkan. Inilah yang semakin memperjelas pernyataan JK memiliki tendensi untuk menyudutkan Rizal Ramli," tukas Sya'roni‎.[dem]
