bambang widjojanto-abraham samad/net
Kinerja Polisi di Indonesia terus mengalami kemerosotan. Anjloknya kinerja itu juga semakin menonjol ketika Korps Bhayangkara cuma diam saat dua bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto mendapatkan Deponering dari Kejaksaan Agung.
Begitu dikatakan Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (7/3).
Menurut dia, kemunduran kinerja Polisi itu akan diprotes oleh Kamerad dalam bentuk aksi demonstrasi yang akan dilakukan, Selasa (8/3). Dalam aksi tersebut, Kamerad akan mendesak untuk membubarkan institusi Polri.
"Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk aksi ke jalan tuntut bubarkan polri,†ujar dia.
Haris juga mengimbau kepada mahasiswa di daerah untuk melakukan aksi di Polda setempat. Sebab, institusi Polri sudah tidak layak lagi ada di Republik Indonesia sebagai penegak hukum.
"Deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap Samad, Bambang dan Novel telah membuktikan kepada seluruh rakyat jika Polri tidak layak disebut sebagai penegak hukum,†tegasnya.
Haris tegaskan, Deponering seharusnya tidak diberikan kepada Samad dan BW. Seharusnya, Kejagung dan Polri membiarkan perkara tersebut sampai ke Pengadilan. Disana barulah dibuktikan benar atau tidaknya Samad dan BW dalam perkara yang sebelumnya dituduhkan.
"Kata Jaksa Agung, ini untuk kepentingan umum. Kepentingan umum apa?, toh Samad dan Bambang sudah jadi mantan pimpinan KPK dan melakukan tindak pidana. Kecuali jika mereka masih menjabat. Antasari Azhar saja saat menjabat ketua KPK bisa dipidana saat melakukan tindak kejahatan, tidak ada Deponering tuh†kritik dia.
Haris tekankan, jika polisi diam dan tidak berekasi atas terbitnya deponering ini, maka bisa dikatakan polisi saat ini adalah ayam sayur. Tidak berkutik untuk menjadikan orang tersangka. "Lama-lama, orang yang benar-benar bersalah akan minta deponering terus,†tegasnya.
Dalam aksinya nanti, Kamerad akan menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya adalah, meminta Kepolisian Republik Indonesia membubarkan dirinya. "Presiden Jokowi untuk segera membubarkan institusi Polri, karena mereka tidak lagi pantas disebut sebagai penegak hukum,†tandasnya.
[sam]
