Berita

Politik

BLOK MASELA

Dradjad Wibowo: Sudirman Said, Beranikah Teken Jika Biaya Membengkak Ditanggung Kontraktor?

MINGGU, 06 MARET 2016 | 21:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Inpex, kontraktor blok gas abadi Masela, menghitung kilang laut LNG (FLNG) hanya memerlukan biaya 14,8 miliar USD, sedangkan kilang darat (OLNG) biayanya melambung tinggi 19,3 miliar USD.

Bagi ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H Wibowo, gampang saja untuk menguji hitungan Inpex  yang disalin persis sesuai aslinya oleh SKK Migas dan dipresentasikan di depan Presiden Jokowi di Istana pada Januari 2016 itu.

"Berani tidak tandatangan jika nanti biayanya membengkak ditanggung kontraktor, jangan negara, bukan cost recovery," kata Dradjad dalam diskusi bertema "Blok Masela Sesuai Konstitusi" di Jakarta, Sabtu (5/2).  


Bila tidak berani tanda tangan, kata Dradjad, maka ada masalah di balik hitung-hitungan tersebut. Tantangan yang sama dia sampaikan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan SKK Migas yang ngotot ingin pengelolaan gas Blok Masela dilakukan di laut.

"Jadi untuk Sudirman Said, pertanyaan saya berani tidak? Informasi yang saya peroleh mereka tidak berani menandatangani. Ini kan berarti tidak percaya diri," ujar Dradjad.

Dradjad mengatakan, di Australia yang kapasitas kilang off-shore-nya hanya setengah dari Blok Masela menelan biaya hingga 12 miliar dolar USD. Kalau menggunakan standar Australia maka biaya Blok Masela bisa 20 miliar USD lebih.

Lebih lanjut dia mengatakan teknologi pembangunan kilang di laut merupakan hal yang baru. Makanya tidak aneh jika sampai sekarang belum ada perusahaan asuransi yang berani menjamin proyek Masela.

"Artinya, terlalu beresiko menaruh uang di situ. Kalau tidak ada yang berani, siapa yang menjamin? Negara lagi yang harus terbebani," katanya.

Di Australia sendiri, kata dia, saat pembangunan kilang gas dilakukan di laut, negeri kangguru tersebut sudah kehilangan 7000 kesempatan kerja untuk rakyatnya.

"Australia sangat capital intensive, artinya kalau ini dibangun di laut, pasti selisih pekerjanya bisa puluhan ribu, dan mereka sadar betul itu. Pokoknya, ‎yang saya kaji memang lebih menguntungkan di darat, keamanan juga lebih terintegrasi," pungkasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya