Berita

Politik

Masyarakat Maluku Ingin Masela Dikelola Di Darat, Kenapa JK Membisu?

JUMAT, 04 MARET 2016 | 10:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sikap reaktif Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerang Rizal Ramli dinilai aneh. JK sampai-sampai tidak mengakui kementerian maritim dan sumber daya untuk membela Sudirman Said yang mengadu dihambat oleh Rizal Ramli terkait pengembangan gas Blok Masela di Maluku.

"Kenapa ketika tokoh-tokoh masyarakat Maluku berseru agar proyek gas Masela ditempatkan di darat (onshore), Wapres JK diam tidak bersuara, dan sama sekali tidak berkomentar. Begitu juga Wapres JK tidak peduli ketika Sudirman Said "melawan" Menko dengan menyebut penghambat, padahal dia belum pernah mau berkoordinasi dengan Menkonya," ujar Koordinator Aktivis 77/78, Syafril Sjofyan kepada redaksi, Jumat (4/3).

Menurut dia, JK aneh tidak menegur Menteri ESDM Sudirman Said yang telah nyata-nyata melakukan pembangkangan. Di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa Kementerian ESDM berada di bawah koordinasi Menko Maritim dan Sumber Daya. Artinya Sudirman Said sudah tidak patuh terhadap Perpres.


Apa yang dipersoalkan JK terhadap RR dengan menyebut RR doyan merubah nama kementerian, menurut Syafril, tidak lebih penting dibandingkan menyerap keinginan masyarakat Maluku terkait Blok Masela. JK seharusnya bersikap tegas kepada Sudirman Said yang sudah membohongi masyarakat Maluku yang menginginkan Blok Masela dikelola di darat.

"Pertanyaannya apakah Wapres JK lebih mementingkan nama daripada substansi. Sepertinya JK masih dendam ketika diajak duel berdiskusi oleh Rizal Ramli tak lama setelah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menko," tukas Syafril.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya