Berita

Ichsanudin Noorsy/net

Politik

Noorsy: Perdebatan Blok Masela Bukti Indonesia Terjajah Secara Ekonomi

RABU, 02 MARET 2016 | 09:22 WIB | LAPORAN:

Perdebatan tentang pembangunan kilang gas Blok Masela menjadi "bola liar" karena belum ada keputusan politik yang tegas dari Presiden Joko Widodo.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, sudah tegas menyampaikan hasil kajian mendalam bahwa skenario pengembangan yang paling besar memberikan manfaat bagi rakyat, terutama warga Maluku, adalah membangun kilang di darat (onshore). Rizal juga menyatakan bahwa tak lama lagi pemerintah mengumumkan keputusan itu.

Namun, isu ini menjadi polemik karena pihak Menteri ESDM, Sudirman Said, terus "ngotot" mempertahankan skenario membangun kilang di lepas pantai (offshore) mengikuti arahan dari perusahaan tambang asing, Inpex dan Shell.


Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanudin Noorsy, mengaku memiliki bukti berupa dokumen yang menunjukkan betapa Kementerian ESDM selama ini berpihak kepada pemodal asing.

Karena sikap Kementerian ESDM itu, bangsa Indonesia menjadi tampak rendah diri terhadap pengaruh asing sehingga menomorduakan kepentingan nasional.

"Perdebatan antara onshore dan offshore Blok Masela menggambarkan bangsa ini memang terjajah secara ekonomi," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/3).

Dia menyarankan pemerintah mencari win-win solution, dengan mengedepankan manfaat ekonomi dan mencari solusi yang paling minim kerugiannya bagi masyarakat Maluku.

Di samping itu, Indonesia memang tidak bisa mengabaikan kepentingan internasional karena negeri ini sudah terlanjur menjadi lahan kepentingan beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan China.

Presiden Jokowi disebutnya harus "bermain cantik" dalam pengambilan sikap politik terkait Blok Masela. Namun, sepanjang keputusan mendukung investor menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang, Noorsy menyarankan agar pemerintah tidak mengambil langkah tersebut.

"Kalau menimbulkan kerugian yang besar dalam jangka panjang, itu harus ditinggalkan. Namun pandangan saya, memang Kementerian ESDM itu kepentingan asingnya sangat tinggi," tegasnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya