Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan di tempat dalam menangani korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah terang benderang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 151 miliar dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai KPK sangat lambat dalam menangani kasus RS Sumber Waras, beda dengan kasus-kasu lain, dan terkesan tumpul ke Ahok.
Ditambah, adanya pernyataan salah satu pimpinan KPK Basariah Panjaitan yang menyatakan bahwa hasil audit BPK tidak bisa dijadikan dasar untuk pengembangan kasus RS Sumber Waras sangat melecehkan lembaga BPK.
Andre Rosiade mengatakan Basariah Panjaitan sebagai pimpinan KPK harus belajar kembali UU karena BPK itu adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas juga kewenangan untuk menemukan kerugian negara yang diakui berdasarkan UUD 1945 dan bahkan lebih tinggi tingkatnya dari KPK yang hanya prodak UU semata.
"Sangat disayangkan pimpinan KPK yang bernama Basariah Panjaitan sudah menganggap bahwa audit BPK tidak ada artinya lagi. Kalau begitu kenapa tidak dibubarkan saja BPK jika hasil auditnya sudah tidak dianggap oleh KPK," ucap dia, Rabu (2/3).
Sehingga, Andre Rosiade melihat dari kasus RS Sumber Waras ini KPK diduga terindikasi bermain politik praktis atau melakukan tebang pilih yang terkesan melecehkan dan menghina BPK karena tidak menghargai hasil auditnya.
"Inilah bukti kepada masyarakat bahwa KPK ini sudah berpolitik praktis dan masuk angin. Kami dari Partai Gerindra berharap agar hal ini dapat disadari oleh KPK agar tidak adanya upaya yang membuat KPK ini masuk angin atau tebang pilih yang menyebabkan desakan untuk merevisi UU KPK," ujar Andre Rosiade.
Partai Gerindra, lanjut Andre Rosiade, khawatir ke depan KPK dianggap bukan lagi lembaga penegak hukum yang bisa dijadikan panutan oleh publik.
[rus]
