Berita

Adhie M Massardi

Jaringan Kuntoro Kepung Istana

SELASA, 01 MARET 2016 | 16:05 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

MESKIPUN tahu pengembangan ladang gas raksasa Blok Masela di darat (onshore) jauh lebih menguntungkan bagi negara dan rakyat (Maluku), tapi Presiden Joko Widodo belum berani mengeluarkan keputusan pemerintah secara resmi.

Presiden tampaknya sungkan melawan secara terbuka jaringan Kuntoro Mangkusubroto yang menginginkan pengembangan Blok Masela dilakukan offshore dengan membuat tangki raksasa di tengah laut yang tentu saja akan sangat menguntungkan investor karena sulit dideteksi pemerintah.

Wajar Presiden gentar kepada Kuntoro. Karena dia teknokrat-politisi produk Orde Baru paling andal yang masih tersisa. Kacanggihannya bermanuver jauh lebih licin dari mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Tak heran bila ia bisa hidup di pusat kekuasaan pada segala zaman. Mulai orde Soeharto hingga Joko Widodo.


Kuntoro punya dua jaringan. Di dunia internasional dengan IMF, Bank Dunia, kaum neolib dan korporasi multinasional, khususnya yang bergerak di sektor migas. Dia salah satu arsitek UU No 22/2001 yang meliberalisasi sektor migas. Tapi pada 2012, dibatalkan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Muhammadiyah, kalangan NU, serta tokoh pergerakan seperti Rizal Ramli, dan lain-lain.

Di dalam negeri, Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan) rezim SBY ini bergerak lewat jaringan MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) sehingga banyak orang mengira dia tokoh yang bersih. Padahal saat menjabat Dirut PLN zaman Gus Dur, diberhentikan karena terindikasi korupsi.

Bahkan saat jadi Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005), tak jelas pertanggungjawaban publiknya, berapa sumbangan untuk bencana tsunami dari dalam dan luar negeri, serta berapa yang dipakai merehabilitasi kawasan tersebut.

Kini Kuntoro adalah Komisaris Utama PLN, sedangkan kaki-tangannya dari jaringan MTI seperti Menteri ESDM Sudirman Said, adalah pegang otoritas sumberdaya alam negara, sedangkan Teten Masduki, ditambah Johan Budi, sekarang ini merupakan orang paling dekat dengan presiden.

Sementara Erry Riyana Hardjapamekas tetap menjadi mentor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seraya memimpin lembaga konsultan PT Tridaya Advisory yang dikontrak untuk menyukseskan kebijakan offshore. Sehingga tidak masalah menerima uang jutaan dolar dari Inpex, kontraktor gas Blok Masela itu.

MTI juga punya jaringan hampir ke segala penjuru angin. Makanya Kuntoro tetap berjaya meskipun memiliki banyak catatan hitam, seperti dalam putusan KPPU tahun 2004 terkait kasus VLCC, nama Kuntoro Mangkusubroto disebutkan sebagai anggota dewan komisaris PT Perusahaan Pelayaran Equinox milik Muhammad Reza yang terkenal itu.

Kuntoro Mangkusubroto memang politisi produk Orde Baru paling licin  yang tetap eksis. Maka dengan jaringannya yang menempati posisi strategis di Istana, sulit dilawan oleh politisi pendatang baru seperti Presiden Joko Widodo.[***]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya