Dugaan adanya mafia anggaran di parlemen terus menjadi perhatian serius Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Aktivis mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan.
Salah satu dugaan adanya mafia anggaran disematkan kepada politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha yang juga wakil ketua Fraksi PPP di DPR RI.
Presidium Kamerad Haris Pertama menjelaskan, Syaifullah adalah sosok yang diduga kuat ikut terlibat dalam skandal pengurusan proyek di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) periode pemerintahan yang lalu.
"Korupsi telah merajalela, banyak anggota dewan menjadi mafia anggaran dan memeras pengusaha agar mendapatkan proyek di sejumlah kementerian. Kami minta agar KPK segera melakukan tindakan kepada Syaifullah," beber Haris saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta (Senin, 29/2).
Haris memastikan, pihaknya akan terus mendesak lembaga anti rasuah segera mengusut keterlibatan oknum anggota dewan dalam skandal proyek di Kementerian PDT. Hal ini guna menghindari opini publik bahwa kinerja KPK telah masuk angin.
"KPK harus buka kasus ini kembali, jangan ditutup-tutupi. Supaya jangan dinilai KPK masuk angin,†tuturnya.
Dijelaskan Haris, keterlibatan Syaifullah nampak tertulis dalam salinan berita acara pemeriksaan (BAP) atas tersangka korupsi di proyek tersebut. Lanjut dia, disebutkan dalam salinan BAP bagaimana Syaifullah jelas-jelas meminta komisi Rp 5 miliar kepada tersangka agar bisa memuluskan proyek di PDT.
"Di sini kenapa KPK tidak tuntas mengusut korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemeras dari anggota dewan tidak ditangkap," katanya.
Sesuai salinan BAP, ketika KPK menahan tersangka berinisal TR, staf Kementerian PDT langsung menagih uang sebesar Rp 5 miliar kepada Anjas selaku staf Syaifullah.
"Disebutkan Anjas uang itu akan dikembalikan oleh Syaifullah Tamliha. Bahkan dalam BAP tersebut, staf PDT merasa tertipu oleh Syaifullah Tamliha karena ternyata tidak ada pembahasan anggaran yang dilakukan," beber Haris.
Selain itu, Kamerad juga meminta agar DPP PPP memecat Syaifullah Tamliha atas dugaan mafia anggaran dan penerimaan suap sebesar Rp 5 miliar dalam proyek di Kementerian PDT.
"KPK juga harus segera periksa dan tangkap Syaifullah. MKD DPR harus memanggil dan memecatnya. Kami juga akan kembali menyebarkan BAP keterlibatan Syaifullah," tegas Haris.
[wah]
