Meski tidak diharamkan oleh konstitusi, upaya Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) menggelar konvensi calon gubernur muslim untuk menantang Ahok di Pilgub 2015 menjadi indikasi menguatnya politik identitas.
Demikian penilaian pengamat politik senior Muhammad AS Hikam dalam akun facebooknya, Minggu (28/2).
Konvensi calon gubernur muslim yang dilakukan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu, menurut Hikam, bisa menjadi salah satu indikasi menguatnya politik identitas yang sejatinya telah terasakan sejak Ahok menjadi cawagub dari Jokowi.
Hikam mengatakan publik tentu masih ingat betapa gencarnya kampanye negatif terhadap pasangan Jokowi-Ahok yang menggunakan wacana politik identitas dan bahkan disinyalir terjadi kampanye beraroma SARA yang sangat keras.
Selanjutnya penolakan terhadap Ahok sebagai penerus Jokowi sebagai gubernur pun setali tiga uang, bahkan sempat terjadi tindak kekerasan dari sekelompok ormas Islam DKI. Dan ketika Ahok lolos sebagai gubernur, gangguan yang bermotif politik identitas pun bergeming. Sampai sekarang.
"Perkembangan ini sungguh sangat disayangkan, karena DKI adalah etalase utama Republik ini, dan apapun yg terjadi dalam dinamika Pilgub 2017 pasti akan dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia," kata Hikam.
Jakarta, kata doktor ilmu politik lulusan University of Hawaii at Manoa, Honolulu, AS ini, seharusnya adalah panggung pagelaran demokrasi konstitusional yang menjadi rujukan, contoh, dan teladan bagi seantero negeri.
"Dan manakala politik identitas yg sarat dengan primordialisme menjadi fenomena yang mengemuka, maka pendulum politik Indonesia pun akan terpengaruh, setidaknya menjadi contoh dan penguat bagi pengguna dan penggemar idiom-idiom, aspirasi, dan gerakan politik identitas," demikian Hikam.
[dem]
