Berita

Dwi Astuti Wulandari

Jiwa Patriotisme Akan Lemah Tanpa Pancasila

MINGGU, 28 FEBRUARI 2016 | 05:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astuti Wulandari termasuk anggota dewan yang rajin turun ke Dapil. Sabtu kemarin, politisi Demokrat ini datang ke Kelurahan Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk bertemu konstituennya dan mensosialisasikan pentingnya 4 Pilar MPR dalam bernegara.

"Saya memberikan pemahaman, pembelajaran bersama, pendidikan politik kepada masyarakat di daerah pemilihan akan pentingnya 4 Pilar bagi kemajuan dan keutuhan bangsa," ucapnya, Minggu (28/2). Empat Pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kata Dwi, persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan merupakan tanggungjawab bersama segenap anak bangsa. Karenanya, pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat harus terus bersinergi, komitmen, dan memupuk rasa nasionalisme demi terjaganya nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Karena itu, dia terus mensosialisasikan 4 Pilar ini, terutama kepada generasi muda. "Ketidaktahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengakibatkan lemahnya rasa kebangsaan dan jiwa patriotisme yang pada akhirnya melemahkan pertahanan negara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dwi juga menyoroti isu-isu yang menjadi perhatian publik saat ini seperti gerakan ISIS, Gafatar, dan juga fenomena LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan trangender). Dwi meminta negara tidak kalah kalah oleh gerakan terorisme seperti ISIS. Sedangkan untuk masalah LGBT, Dwi meminta media lebih selektif dalam memberitakannya.

"Saya mendukung pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tidak setuju upaya provokasi, promosi dari kelompok pro LGBT ini kepada individu-individu normal. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah lebih tegas menghentikan terhadap segala bentuk promosi, kampanye, apalagi jika ada pendanaan kepada promosi LGBT ini harus diberhentikan," jelasnya.

Dwi mengapresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah melarang tayangan di televisi yang menyerupai (laki-laki atau wanita). "Bukan orangnya yang kita benci tapi perilaku dan upaya untuk mempromosikan, kampanye mengenai LGBT ini harus dilarang agar tidak membawa pengaruh negatif kepada generasi bangsa ini," tandasnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya