Berita

busyro muqoddas/net

Busyro Muqoddas: Semoga Pimpinan KY Baru Berani Lawan Godaan Fulus Yang Dahsyat

SABTU, 27 FEBRUARI 2016 | 14:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Yudisial (KY), Makhamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan anak kandung reformasi sebagai antitesa atas praktek kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman yang korup, menjadi alat penguasa dan mafia hukum.  

Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan HAM serta Hikmah dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas. Menurut Busyro, KY dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan marwah hakim, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. KY juga berwenang mengawasi hakim agar tidak menabrak kode etik dan etika secara umum di dalam dan di luar pengadilan.

"Prakteknya, MA dan jajarannya tidak pernah senyap dari kepentingan dan tekanan politik dan bisnis gelap," kata Busyro, yang juga mantan Ketua KY periode 2005-2010, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 27/2).


Busyro menambahkan, Ikatan Hakim Indonesia  (IKAHI) pun masih resisten terhadap pengawasan KY. Artinya resisten terhadap UUD sebagai dasar pembentukan dan pijakan KY.

"Praktek kumuh dalam kekuasaan kehakiman yang masih belum bisa dikikis, menjadi beban berat dan tantangan KY. Tapi sekaligus menjadi misi mulia." ungkapnya.

Terkait dengan terpilihnya Aidul Fitriciada Azhari dosen tetap FH UMS, Bagi Busyro, memberi harapan agar mampu membaca situasi itu. Sikap berani, independen, jujur, dan hati-hati sangat penting sebagai pimpinan untuk memberantas mafia hukum yang diyakini masih merata sekaligus menyiapkan kader-kader hakim ke depan yang penuh integritas.

"Semoga ketua KY dan jajarannya berani melawan godaan fulus yang dahsyat, gratifikasi, tekanan politisi, dan fasilitas jabatan yang berlebihan. Contahlah Khalifah Abu Bakar RA," demikian mantan Komisioner KPK RI ini. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya