Berbulan-bulan sudah PT Pelabuhan Indonesia II dipimpin pejabat sementara, padahal perusahaan pelat merah itu sangat vital fungsinya karena mengatur lalu lintas ekspor impor. Arus barang keluar dan masuk dari pelabuhan sangat vital untuk dijaga dan diamankan sistemnya.
"Harus disadari oleh pemerintah khususnya Menteri BUMN, Pelindo II tidak boleh berlama-lama dijabat pejabat sementara," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).
Menurut dia, selain pimpinan yang dijabat oleh Pjs, semua direksi Pelindo II yang memimpin sekarang sudah saatnya diganti termasuk dewan komisaris. Pergantian dewan direksi dan dewan komisaris Pelindo II penting dilakukan antara lain untuk menghindari konflik interest atas kasus yang menempatkan RJ Lino sebagai tersangka.
"Bisa jadi ada jajaran direksi lain yang terlibat sehingga jika tidak segera diganti akan menghilangkan barang bukti yang masih tersimpan di Pelindo II. Ini sangat penting, Menteri BUMN yang mewakili pemerintah harus segera bersikap," kata Ferdinand.
Menurut dia, persoalan ini harus jadi perhatian serius Menteri Rini Soemarno. Apalagi, Presiden Jokowi sangat konsen pada pelabuhan sebagai pintu keluar masuk arus barang.
Menteri Rini, masih kata Ferdinand, tidak boleh membiarkan Pelindo II bekerja tidak maksimal. Rini adalah pembantu presiden, maka sudah selayaknya Rini mengerti keinginan presiden dan segera melakukan tindakan yang menunjukkan keseriusan tentang peningkatan kinerja di pelabuhan.
"Rini jangan berlama-lama lagi, segera RUPSLB dan segera ganti dewan direksi dan dewan komisaris Pelindo II. Jangan sampai nanti publik menuding Rini turut bermain mengamankan Lino dengan cara mempertahankan jajaran direksi yang patut diduga akan membantu Lino. Presiden Jokowi juga patut segera menegor Mentri BUMN. Tunjukkan kinerja sebagai menteri yang bisa membina seluruh BUMN ke arah yang lebih baik," demikian kata Ferdinand.
[dem]
