Anjloknya harga ayam di tingkat peternak merupakan bukti otentik bahwa Kementerian Perdagangan tidak hadir untuk memberikan jaminan yang menguntungkan. Ini juga merupakan bukti bahwa bisnis perunggasan dikendalikan penuh oleh beberapa pelaku usaha.
Harga daging ayam di pasaran saat ini hanya Rp 8.500 per kg. Anjloknya harga ayam tersebut sangat jelas merugikan para peternak lokal karena biaya pokok produksi yang dikeluarkan para peternak sangat besar yakni Rp 18.000 per kg. Dengan demikian, kerugian yang alami para peternak yakni sebesar Rp 9.500 per kg.
"Padahal bisnis di bidang industri perunggasan merupakan bisnis yang mampu mewujudkan kemandirian ekonomi di pedesaan. Bahkan bisnis perunggasan sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi di pedesaan seperti meningkatnya usaha budidaya jagung, terbangunanya bisnis dedak padi, dan membuka lapangan kerja,†jelas Direktur Eksekutif Nawacita Watch, Arifin dalam keterangan resminya, Rabu (24/2).
Menurutnya, membangun dan menyelamatkan industri perunggasan sejalan dengan amanah Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya poin ketiga dan ketujuh. Poin ketiga menyebutkan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sementara poin ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.
"Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, industri perunggasan harus diselamatkan agar membangun ekonomi kerakyataan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,†tegas dia.
Dia jelaskan ada empat usulan sebagai langkah kongkrit yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industri perunggasan. Pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus segera menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku usaha unggas yang telah terbukti melakukan kartel.
Selanjutnya, Kemendag harus mencabut izin usaha para perusahaan unggas pelaku kartel. Ketiga, perlunya pengendalian impor grand parent stock (GPS) atau bibit ayam indukan akan menghadapi situasi sulit, karena pasar sistem perunggasan nasional sudah mengacu kepada liberalisme.
"Hal itu tertuang pada UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi dari UU No. 6 Tahun 1967, maka peran pemerintah sangat penting mengendalikan impor GPS yang saat ini dianggap berlebihan,†jelas Arifin.
Keempat, lanjut dia, pemerintah melalui Dewan Pangan Nasional perlu membentuk tim khusus penyelamatan industri perunggasan. Tim tersebut harus merumuskan roadmap dan
business plan yang jelas dalam memajukan peternak rakyat yang sinergis dengan perusahan besar melalui pola kemitraan.
"Sinergitas peternak lokal dengan perusahaan besar ini harus dikoordinir oleh lembaga khusus yang menangani perunggasan yakni Badan Perunggasan Nasional,†sebut Arifin.
Berdasarkan data Ikatan Sarjan Peternak Indonesia (ISPI), saat ini 65 persen daging yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari daging ayam. Selama ini Indonesia termasuk memiliki rasio konsumsi daging ayam dan telur yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga di Asean.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, usaha perunggasan pada 2015 masih akan meningkat. Konsumsi daging dan telur ayam bisa meningkat dibanding konsumsi 2014. Potensi industri poultry di Indonesia masih akan terus tumbuh lebih tinggi.
Membandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, angka konsumsi per kapita daging ayam Indonesia baru mencapai 8 kg per tahun masih di bawah Thailand 16 kg per tahun, dan Filipina 9 kg per tahun. Padahal angka pendapatan per kapita Indonesia tergolong masih lebih tinggi dari Filipina.
[sam]
