Saat ini dinilai waktu yang paling ideal bagi Indonesia untuk memberlakukan pengampunan pajak. Wacana pengampunan pajak sudah muncul sejak tahun lalu dan tidak mungkin untuk dibatalkan.
"Kita sudah mewacanakan ini sejak pertengahan 2015 dan kini dalam posisi point of no return atau tak bisa kembali. Karena jika batal akan meruntuhkan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dan menciptakan ketidakpastian," kata Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/2).
Apalagi, katanya, pada 2018 akan diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI), di mana semua negara akan membuka informasi untuk kebutuhan pajak. Artinya, pada saat itu tidak ada lagi tempat di negara manapun bagi para wajib pajak untuk menyembunyikan kekayaannya.
Di sisi lain, masih kata dia, pemerintah butuh tambahan penerimaan pajak untuk mengejar target Rp 1.360 triliun pada tahun 2016 ini. Dana ini untuk membiayai program-program pembangunan prioritas seperti infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.
"Dalam jangka pendek, hanya tax amnesty yang mampu menyelamatkan sisi penerimaan negara. Jika direvisi lagi dan tidak tercapai, akan berpengaruh pada sisi belanja, terutama program-program pembangunan sosial bagi wong cilik," terangnya.
Terhadap masyarakat luas, dampaknya pasti dapat dirasakan. Bila penerimaan meningkat, artinya belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dapat terus ditingkatkan ke depannya.
Sederhananya, kata dia, masyarakat kecil (wong cilik) juga mendapat manfaat karena bisa masuk ke sistem formal dan bisa mengakses layanan pemerintah, khususnya perbankan.
"Repatriasi dana akan memperkuat sistem perbankan dan menurunkan suku bunga," ujarnya.
