Rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai tepat. Pasalnya, ada banyak manfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat miskin jika kebijakan ini diterapkan.
"Dana hasil pemanfaatan pengampunan pajak yang sangat besar diharapkan menambah modal pemerintah untuk mempercepat program pembangunan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan," ujar pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/2).
Menurut dia, pengampunan pajak merupakan kebijakan umum yang dilakukan di banyak negara di dunia. Negara berkembang seperti India hingga negara maju seperti Italia, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat menerapkannya. Bahkan, kata dia di AS lebih dari 40 negara bagian melakukan tax amnesty.
"Ini menunjukkan tax amnesty merupakan hal yang wajar sebagai suatu kebijakan pajak," ujarnya.
Dia mengatakan pemberlakuan kebijakan tersebut tidak lepas dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada suatu negara. Seperti Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sangat rendah.
"Jadi urgensi tax amnesty adalah membangun babak baru sistem perpajakan Indonesia yang tujuannya untuk membangun kepatuhan wajib pajak yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan penerimaan pajak," paparnya.
Darussalam memperkirakan masih ada setidaknya 63% wajib pajak yang tidak patuh di dalam negeri. Dengan pengampunan pajak, diharapkan kelompok tersebut dapat menjadi basis pajak yang baru dan ke depan berjalan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.
"Namun, kebijakan ini tidak menyasar para pelaku koruptor, yang berarti pengampunan pajak tidak berlaku bagi mereka," tukasnya.
[dem]
