Berita

China Development Bank/net

Utang Tiga Bank BUMN Ke CBD Politik Balas Budi Ke Tiongkok

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 12:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Urgensi dan transparansi pinjaman China Development Bank (CDB) senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 42 triliun kepada tiga bank BUMN yang diinisiasi Menteri Rini Soemarno dipertanyakan.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mencurigai pinjaman Bank Mandiri, BRI, dan BNI ke CDB dilatarbelakangi banyaknya kerja sama proyek infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok. Pasalnya, ada negara atau lembaga keuangan lain yang tingkat suku bunganya lebih rendah dengan tenor yang sama tapi tidak dipilih.

"Ada apa dengan pemerintah sekarang ini, apakah pinjaman ini merupakan politik balas budi karena pemerintah banyak kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek infrastruktur," katanya seusai rapat Komisi VI dengan direksi ketiga bank BUMN itu, Selasa (23/2).  


Tingkat bunga yang ditawarkan CDB sebesar 2,8% untuk pinjaman dalam dolar AS dan 3,3 persen untuk renminbi. Padahal, bunga pinjaman jangka panjang dari Jepang umumnya di bawah 1%, termasuk bunga Samurai Bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia di pasar obligasi Jepang, yakni hanya 0,91 persen untuk obligasi yang berjangka 10 tahun.

Bunga pinjaman yang ditawarkan ADB juga lebih rendah yakni 1,2% dengan masa tenggang pembayaran (grace period) 5 tahun dan tenor pengembalian 20 tahun.

"Pemerintah tidak tanggap untuk mencari investor yang bisa memberikan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang," ungkapnya.

Bambang juga mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan pinjaman CDB untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, biaya infrastruktur yang mencapai Rp270 triliun sudah dibiayai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat.

"Mengapa pinjaman tersebut tidak digunakan untuk swasembada pangan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan seperti mengembangkan UMKM," ujarnya.

Bambang tidak setuju jika pinjaman CDB ke tiga bank BUMN itu untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan investor Tiongkok. Dana pinjaman itu juga dikhawatirkan disalurkan untuk investor Tiongkok di sekitar proyek (hinterland) kereta cepat tersebut.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya